“Menurut saya progress-nya makin baik karena saya sudah bicara dengan Menteri Perdagangan Gina Raimundo, FTC (Federal Trade Commissioner) dan USTR (Office of the US Trade Representative). Kita seperti sudah ketemu clue (petunjuk.red) dan nanti kita lihat bulan Mei karena kita akan finalisasikan. Kita siap mulai. Jika ini terjadi maka akan menguntungkan kedua belah pihak.”
Demikian petikan pernyataan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan ketika diwawancarai khusus VOA di Washington DC pada 13 April lalu, terkait proposal yang diajukan Indonesia untuk menjalin perjanjian perdagangan bebas terbatas dengan Amerika. Saat ditemui, Luhut baru saja menyelesaikan pertemuannya dengan beberapa pejabat Amerika, antara lain Menteri Perdagangan Gina Raimundo dan Perwakilan Dagang Katherine Tai membahas pentingnya hubungan perdagangan kedua negara, baik secara bilateral maupun dalam konteks kawasan yang lebih luas.
Tiru Jepang, Indonesia Ajukan Proposal “FTA Terbatas”
Indonesia adalah salah satu negara yang tidak memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan Amerika. Saat ini Indonesia mengajukan perjanjian perdagangan bebas terbatas, terutama untuk beberapa bahan baku mineral yang terkait rantai pasokan batere kendaraan listrik, agar dapat memperoleh manfaat kredit pajak Amerika yang ada dalam UU Pengurangan Inflasi atau Inflation Reduction Act (IRA).
Panduan baru dalam IRA untuk mendapatkan kredit pajak kendaraan listrik, mensyaratkan nilai tertentu dalam komponen batere harus diproduksi atau dirakit di Amerika atau mitra dagang yang memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan Amerika. Kantor berita Reuters pada April lalu melaporkan panduan ini bertujuan untuk menghilangkan ketergantungan Amerika pada China dalam mengembangkan rantai pasokan batere kendaraan listriknya.
Meskipun tidak memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan Amerika, produk-produk nikel Indonesia, yang terbesar di dunia, kini memiliki nilai penting dalam rantai pasokan itu. Indonesia berupaya keras menarik investasi dari pembuat batere dan kendaraan listrik, termasuk perusahaan-perusahaan Amerika, seperti Tesla dan Ford.
Rayu Tesla, Indonesia Tawarkan Insentif Pajak dan Subsidi
Presiden Joko Widodo pada 15 Mei 2022 lalu sempat datang langsung ke markas Tesla di Texas dan melangsungkan pertemuan dengan Kepala Eksekutif-nya, Elon Musk. Dalam wawancara khusus dengan Reuters bulan Februari lalu, Jokowi menyampaikan keyakinannya bahwa Tesla akan membangun pabrik batere kendaraan listrik di Indonesia, dan siap memberikan berbagai insentif, termasuk keringanan pajak dan skema subsidi pembelian kendaraan listrik. Rayuan Indonesia sejak tahun 2020 itu belum membuat Tesla bergeming.
Tesla memang sedang mencari lokasi untuk membangun pabrik tambahan guna memenuhi target menjual 20 juta kendaraan listrik pada tahun 2030 nanti. Sejauh ini Tesla telah memiliki pabrik di empat lokasi, yaitu di Fremont, California; Shanghai, China; Austin, Texas; dan Bradenburg, Berlin. Lokasi terakhir ini merupakan fasilitas yang paling canggih, efesien dan berkelanjutan. Sebagian analis memperkirakan Tesla masih perlu membangun tujuh atau delapan “gigafactories” lagi.
Ford Teken Perjanjian US$4,5 Miliar
Ketika Tesla masih belum menentukan pilihan, Ford dengan menggandeng PT. Vale Indonesia Tbk dan Zhejiang Huayou Cobalt Co. dari China, justru menandatangani perjanjian untuk bermitra dalam pembangunan pabrik HPAL (high pressure acid leach) atau pelindian asam bertekanan tinggi, yang menghasilkan endapan hidroksida campuran; bahan yang diekstrak dari bijih nikel untuk digunakan dalam batere kendaraan listrik. Perjanjian bernilai US$4,5 miliar di Pomalaa, Sulawesi Tenggara ini diharapkan akan membuka 20.000 lapangan pekerjaan baru.
Forum IPEF
Indonesia belum memberi rincian proposal perjanjian perdagangan bebas terbatas yang diajukan kepada Amerika, dan tidak merujuk pada satu bentuk perjanjian pun sebagai acuan. Namun Luhut Pandjaitan mengisyaratkan kemungkinan mewujudkan perjanjian itu lewat mekanisme Kerangka Kerja Ekonomi Indo-Pasifik untuk Kemakmuran atau Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF) yang memang digalakkan pemerintahan Biden.
“Kemungkinan melalui IPEF, macam-macam caranya. Tapi saya bisa kasih tahu pada Anda, Amerika melihat Indonesia sebagai mitra yang sangat baik sehingga pertemuan dengan pejabat-pejabat tinggi Amerika itu sangat fruitful. (Apakah kira-kira Amerika bersedia menjalin FTA Terbatas dengan kita ketika tahu bahwa sasaran utama kita hanya supaya mendapat tax credit di IRA Pak?) Bukan kita saja yang rugi jika perjanjian ini tidak terwujud, Amerika juga rugi karena berarti insentif pada pabrik kendaraan listrik juga jadi tinggi. Padahal kalau Amerika impor dari Indonesia, maka cost-nya akan turun. Amerika jadi bisa menghemat beberapa miliar dolar,” jelas Luhut.
Beberapa sumber yang berbicara dengan syarat anonim karena tidak berhak bicara pada pers terkait hal ini mengatakan idealnya Indonesia menjalin perjanjian perdagangan bebas terbatas dengan Amerika secara “bilateral,” sebagaimana yang dilakukan Jepang dan mulai berlaku 1 Januari 2020 lalu.
Tetapi perjanjian semacam itu berpotensi menghadapi kendala di tingkat domestik karena melibatkan banyak institusi, antara lain Departemen Keuangan, Departemen Perdagangan, Perwakilan Dagang AS (USTR) dan lainnya. Oleh karena itu besar kemungkinan Indonesia akan mewujudkannya lewat mekanisme IPEF, yang akan melangsungkan pertemuan di Singapura pada 8-15 Mei mendatang.
IPEF Rangkul 14 Negara Asia yang Mewakili 40% PDB Global
Kerangka Kerja Ekonomi Indo-Pasifik untuk Kemakmuran atau Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF) adalah forum kerjasama perdagangan baru antara Amerika dan negara-negara di Asia. Pemerintahan Biden menggagas hal ini setelah menghadapi dilema dalam menjalin hubungan perdagangan dengan mitra-mitranya di Asia setelah pendahulunya menarik Amerika keluar dari Kemitraan Trans Pasifik atau Trans Pacific Partnership (TPP) pada tahun 2017.
Biden menawarkan gagasan IPEF ini ketika melawat ke Tokyo pada 23 Mei 2022. USTR lewat situsnya menyatakan kerangka kerja sama perdagangan Amerika dengan Australia, Brunei Darussalam, Fiji, India, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Selandia Baru, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam ini “bertujuan memajukan ketahanan, keberlanjutan, inklusivitas, pertumbuhan ekonomi, keadilan dan daya saing ekonomi.”
Empat belas mitra IPEF itu mewakili 40 persen PDB global dan 28 persen perdagangan barang dan jasa di seluruh dunia.
Empat bidang besar yang tercakup dalam IPEF ini adalah perdagangan, rantai pasokan, energi bersih dan dekarbonisasi serta infrastruktur; dan pajak dan langkah-langkah anti-korupsi.
Kantor Perwakilan Dagang Amerika dan Departemen Perdagangan telah mengumumkan akan mengirim delegasi untuk mengikuti perundingan putaran ketiga IPEF di Singapura pada 8-15 Mei nanti. Delegasi antar-badan itu akan dipimpin Sarah Ellerman dan Sharon H. Yuan.
Perundingan putaran pertama telah dilangsungkan di Brisbane, Australia pada Desember 2022, disusul perundingan putaran ketiga di Bali pada 13-19 Maret lalu. Di antara kedua perundingan itu sempat diselenggarakan perundingan khusus di New Delhi, India pada bulan Februari. Mitra-mitra IPEF sepakat untuk melaksanakan perundingan yang agresif sebagaimana dijadwalkan sepanjang tahun 2023 ini.
Beberapa ekonom yang dihubungi VOA belum dapat memberikan komentar karena belum memiliki informasi lebih rinci tentang proposal yang diajukan Indonesia.
DPR Sudah Diberi Laporan tentang Proposal “FTA Terbatas” dengan Amerika
Diwawancarai terpisah, Ketua Komisi VI DPR Faisol Riza mengatakan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan telah menyampaikan rencana pengajuan proposal “FTA terbatas” dengan Amerika itu kepada DPR, meskipun “rinciannya masih akan disusulkan dalam rapat-rapat mendatang.” Ia menekankan beberapa poin yang sedianya dipertimbangkan ketika menjalin perjanjian apapun.
“Pertama, senantiasa mengedepankan kepentingan Indonesia dengan cara menurunkan bea masuk perdagangan, terutama pada beberapa produk tertentu; kedua, sedianya persyaratan yang ditetapkan tidak menyulitkan atau malah merugikan produk kita; dan terakhir perlunya melakukan penyesuaian khusus dengan kebutuhan masing-masing negara,” jelasnya.
Faisol Riza mengakui posisi Indonesia dalam proposal perjanjian perdagangan bebas terbatas terkait kendaraan listrik “masih sangat lemah.”
“Ini karena komponen batere di Indonesia, kalau pun ada tidak dalam kapasitas besar sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan pasar. Jadi perlu membuat catatan dalam perjanjian dagang ini agar dalam tenggat masa tertentu, tetap diberi kelonggaran bagi negara asal, seperti Amerika dan Jepang. Ini membutuhkan kejelian para pihak, terutama Indonesia, untuk tidak sepenuhnya membiarkan ruang kerja sama ini digunakan oleh Amerika semata. Tenggat waktu, pemenuhan komponen, kerja sama yang intensif guna memenuhi target produksi agar masing-masing pihak diuntungkan, mutlak diperlukan,” sebut Faisol.
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto akan ikut menghadiri pertemuan dengan para pejabat senior Amerika di Detroit, Michigan, antara tanggal 14-26 Mei mendatang. Belum diperoleh konfirmasi apakah isu “FTA terbatas” akan ikut menjadi topik pembahasan nanti. [em/lt]
Forum