Indonesia, Sabtu (3/6), mengusulkan penetapan zona demiliterisasi dan referendum yang dimediasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mendamaikan perang yang berkecamuk di Ukraina.
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengimbau para pejabat pertahanan dan militer dunia yang bertemu dalam pertemuan pertahanan, Shangri-La Dialogue, di Singapura untuk mengeluarkan deklarasi yang meminta penghentian kekerasan.
Menhan mengusulkan rencana multi-poin, termasuk penerapan gencatan senjata “terhadap posisi kedua pihak yang bertikai” dan membentuk zona demiliterisasi dengan mundur 15 kilometer (hampir 10 mil) dari posisi depan masing-masing pihak.
Zona demiliterisasi harus diamati dan dimonitor oleh pasukan penjaga perdamaian yang dikerahkan oleh PBB, kata Prabowo. Menhan menambahkan bahwa referendum PBB harus diadakan "untuk memastikan secara objektif keinginan mayoritas penduduk di berbagai wilayah yang disengketakan".
“Saya mengusulkan Shangri-La dialog untuk mencari bentuk…deklarasi sukarela yang mendesak Ukraina dan Rusia untuk segera memulai perundingan damai,” kata Prabowo.
Usulan Indonesia itu menyusul lawatan Presiden Joko Widodo ke Moskow dan Kyiv di mana Jokowi menawarkan untuk menjadi mediator antara kedua pemimpin dan memulai kembali pembicaraan damai.
Berbicara dalam panel diskusi yang sama, Wakil Presiden Komisi Eropa Joseph Borrell Fontelles, mengatakan jika dukungan militer untuk Ukraina berhenti, perang akan segera berakhir. Namun, kedaulatan Ukraina akan jatuh ke tangan agresi luar.
“Kita tidak bisa berhenti mendukung Ukraina secara militer karena kita tidak mau perdamaian yang.. perdamaian dari yang menyerah dan perdamaian yang kuat,” kata Borrell.
Presiden Ukraina Volodymr Zelenskyy sudah mengusulkan rencana perdamaian yang terdiri dari 10 poin. Rencana itu mengimbau Rusia untuk menarik seluruh pasukannya dari Ukraina. Kepala penasihat diplomatik Ihor Zhovkva mengatakan Ukraina tidak tertarik dengan gencatan senjata yang mengunci keuntungan teritorial Rusia. [ft/ah]
Forum