Presiden Palestina Mahmoud Abbas, Jumat (10/11), mengatakan bahwa Otoritas Palestina dapat berperan sebagai pengatur Jalur Gaza. Namun, hal itu hanya dapat ditempuh dengan syarat adanya solusi politik penuh yang juga mencakup Tepi Barat yang diduduki.
Merangseknya pasukan Israel di dalam Gaza dalam dua pekan terakhir memunculkan spekulasi mengenai bentuk Gaza di masa mendatang usai perang rampung.
Amerika Serikat (AS) mengatakan bahwa Palestina harus memerintah Gaza setelah perang. Namun teknis pelaksanaannya masih belum jelas.
Abbas menegaskan Israel seharusnya bertanggung jawab secara penuh atas kejadian di Gaza. Wilayah tersebut menjadi sasaran pengeboman selama berminggu-minggu sehingga menewaskan lebih dari 11.000 orang, menurut otoritas kesehatan Palestina. Serangan udara dan darat tersebut dilakukan sebagai balasan atas serbuan Hamas dari Gaza pada 7 Oktober. Israel menyebut sebelumnya tindakan ofensif tersebut menewaskan 1.400 orang. Namun angka tersebut akhirnya direvisi menjadi 1.200 orang pada Jumat (10/11).
Otoritas Palestina dapat menjadi bagian dari solusi politik yang lebih luas dengan negara Palestina merdeka, kata Abbas.
“Gaza adalah bagian integral dari Negara Palestina, dan kami akan memikul tanggung jawab penuh kami dalam kerangka solusi politik komprehensif, yang mencakup Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, dan Gaza,” ujarnya.
Upaya untuk mencapai kesepakatan bagi solusi dua negara dengan negara Palestina merdeka mandek sejak 2014. Meskipun sejumlah negara, termasuk Amerika Serikat (AS), terus menyerukan pembentukan dua negara sebagai solusinya, tetapi belum ada tanda-tanda proses kedamaian berjalan.
Abbas mengatakan harus ada konferensi perdamaian internasional untuk menentukan batas waktu tertentu, yang didukung oleh jaminan internasional. [ah/ft]
Forum