Hasil survei Indikator Politik Indonesia secara mengejutkan menemukan fenomena bahwa mayoritas masyarakat di Tanah Air menganggap politik dinasti merupakan hal yang biasa.
Sebanyak 42,9 persen responden menyatakan hal tersebut, sedangkan responden yang khawatir dengan politik dinasti mencapai 39,2 persen. Responden yang tidak khawatir mencapai 9,6 persen, dan 8,3 persen responden yang tidak menjawab pertanyaan survei.
"Sebagian besar mengatakan biasa saja. Artinya cenderung permisif atau toleran dengan politik dinasti. Mereka yang khawatir dengan politik dinasti, trennya menurun dibandingkan survei setelah MK (Mahkamah Konstitusi -red) yang mengambil putusan," ujar pendiri Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, secara virtual, Minggu (12/11).
Survei tersebut dilakukan dari 27 Oktober hingga 1 November 2023 dengan melibatkan 1.220 responden secara tatap muka dengan tingkat kesalahan kurang lebih 2,9 persen.
Survei itu dilakukan setelah putusan MK pada Senin (16/10) yang mengizinkan orang yang pernah atau sedang menduduki jabatan kepala daerah maju menjadi capres atau cawapres. Melalui putusan ini, putra pertama Presiden Joko Widodo Gibran Rakabuming Raka, kemudian maju menjadi cawapres Prabowo Subianto meskipun belum berusia 40 tahun.
Hasil survei tersebut juga menunjukkan 52,6 persen responden setuju dengan pendapat bahwa politik dinasti tidak menjadi persoalan selama melalui proses pemilu dilakukan secara langsung oleh rakyat. Sedangkan yang menilai politik dinasti menghambat demokrasi meski dipilih langsung oleh rakyat sebanyak 36,3 persen.
"Kalau yang menganggap politik biasa cenderung memilih Prabowo, sedangkan Ganjar-Mahfud MD seperti terjepit. Karena yang mengambil keuntungan atau yang khawatir politik dinasti memilih Anies," tambahnya.
Menanggapi itu, anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Masinton Pasaribu mengatakan hasil survei ini kurang memotret pendapat di masyarakat. Ia beralasan survei tersebut dilakukan sebelum putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang menjatuhkan sanksi pemberhentian Anwar Usman dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa (7/11). Selain itu, ia mengatakan publik banyak yang kecewa dengan Mahkamah Konstitusi (MK) saat dirinya turun ke masyarakat.
"Kalau saya merujuk media Tempo, ada turbulensi di Prabowo. Bahkan Prabowo sempat berkonsultasi karena ada tren penurunan setelah putusan MK jika berpasangan dengan putra presiden," jelas Masinton, Minggu (12/11).
Kendati mengemukakan putusan MK yang memberi jalan kepada Gibran, Masinton menjelaskan PDI Perjuangan akan fokus pada pemenangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD di pemilihan presiden 2024. Ia juga akan mengawal pemilu agar dapat berjalan dengan adil dan dapat dipercaya.
Politikus Partai NasDem, Saan Mustofa mengatakan hasil survei Indikator Politik Indonesia akan dijadikan bahan evaluasi partai dan koalisi pendukung Anies Baswedan. Termasuk sikap permisif responden yang menilai wajar politik dinasti. Menurutnya, kondisi ini menjadi tantangan karena tidak menjadi perhatian masyarakat luas meskipun dapat berdampak negatif terhadap demokrasi.
"Ini menjadi tantangan bagi semua yang concern, walaupun dalam demokrasi semua orang punya hak untuk memilih dan dipilih termasuk Gibran putra Jokowi," jelas Saan.
Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto dalam beberapa kesempatan juga menyampaikan bahwa politik dinasti tidak menjadi masalah. Alasannya yang akan memilih presiden dan wakil presiden mendatang merupakan rakyat. [sm/ah]
Forum