Menko Polhukam mengatakan belum melakukan verifikasi terhadap berbagai laporan tentang dugaan kecurangan dalam tahapan pemilu. Laporan tersebut antara lain dugaan pemasangan baliho oleh seseorang, penurunan baliho yang diduga dilakukan aparat, dan alat peraga sosialisasi capres tertentu diduga diturunkan Satpol PP.
Selain itu, Mahfud mendapatkan laporan terdapat aktivis dan warga sipil yang diduga mendapat intimidasi dari aparat. Kendati Mahfud, tidak menjelaskan orang yang melaporkan dugaan pelanggaran pemilu tersebut.
"Kejadian itu dilaporkan di Jakarta, Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara. Dan mungkin di daerah lain yang belum sempat kita baca," ujar Mahfud, Senin (13/11).
Karena itu, Mahfud mengingatkan dan mengajak semua pihak untuk mengikuti pemilu dengan jujur dan berdasarkan prinsip demokrasi. Terutama kepada aparatur seperti TNI, Polri, dan ASN agar menjaga netralitas dalam pemilu. Ini supaya pemilu dapat menghasilkan pemimpin atau wakil rakyat yang membawa kebaikan bagi masyarakat Indonesia.
"Tidak boleh ada kecurangan, tekanan-tekanan terhadap kelompok tertentu, dan tidak boleh ada pemihakan kepada kelompok tertentu," tambah Mahfud.
Menurut Mahfud, netralitas aparatatur pemerintah telah diatur dalam Undang-Undang tentang pemilu. Selain itu, ia meminta warga yang bergabung atau berafiliasi dengan kontestan pemilu agar menjaga ketertiban dan tidak gaduh.
Perludem Sarankan Pejabat yang Maju Pilpres untuk Cuti
Direktur Eksekutif Perludem, Khoirunnisa Nur Agustyati menyarankan pejabat publik yang maju dalam pemilihan presiden 2024 agar mengajukan cuti, termasuk Mahfud MD dari jabatan Menko Polhukam. Khoirunnisa khawatir akan terjadi konflik kepentingan antara Mahfud sebagai Menko Polhukam dan sebagai cawapres Ganjar Pranowo.
"Walaupun mengatakan bisa memisahkan dan mengelola konflik kepentingan. Dan konflik kepentingan itu sebaiknya dihindari," ujar Khoirunnisa kepada VOA, Senin (13/11).
Khoirunnisa meminta Kemenko Polhukam untuk menuntaskan laporan tentang dugaan kecurangan dalam tahapan pemilu. Ia khawatir masyarakat akan tidak percaya dengan hasil pemilu jika laporan tersebut tidak diselesaikan dengan proses yang adil. Apalagi, kata dia, anak Presiden yakni Gibran Rakabuming Raka juga maju sebagai cawapres dari Prabowo Subianto.
"Pemilu dipercaya bukan dari hasilnya, tapi prosesnya juga, apakah berjalan setara dan adil antar kandidat dan sebagainya," tambahnya.
Nisa juga menyarankan pemerintah untuk memberikan penjelasan kepada publik terkait kebijakan-kebijakan yang diambil pada saat pemilu 2024. Sebagai contoh pencopotan baliho atau alat peraga di sejumlah daerah perlu dijelaskan agar tidak menimbulkan prasangka di masyarakat. [sm/em]
Forum