Seruan agar presiden konservatif Hungaria mengundurkan diri semakin meningkat, Jumat (9/2) di tengah kemarahan atas pengampunan yang diberikannya kepada seseorang yang dihukum karena menutupi kasus pelecehan seksual terhadap anak-anak.
Keputusan presiden itu memicu skandal politik yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan memukul pemerintah nasionalis yang telah lama berkuasa di negara tersebut.
Katalin Novak, presiden perempuan pertama dalam sejarah Hungaria, memicu kemarahan setelah terungkap bahwa dia mengeluarkan pengampunan presiden pada bulan April 2023 kepada seorang pria yang dihukum karena menyembunyikan serangkaian pelecehan seksual terhadap anak-anak di panti anak-anak yang dikelola pemerintah.
Pria tersebut dijatuhi hukuman lebih dari tiga tahun penjara pada tahun 2018 karena menekan para korban untuk mencabut klaim pelecehan seksual yang dilakukan direktur lembaga tersebut. Direktur itu sendiri telah dijatuhi hukuman delapan tahun penjara karena melakukan pelecehan terhadap sedikitnya 10 anak antara tahun 2004 dan 2016.
Novak adalah sekutu dekat Perdana Menteri nasionalis Viktor Orban dan mantan wakil presiden partai Fidesz yang berkuasa. Dia menjabat sebagai menteri urusan keluarga Hungaria hingga pengangkatannya sebagai presiden pada tahun 2022. Ia sendiri pernah secara blak-blakan mengadvokasi nilai-nilai tradisional keluarga dan perlindungan anak-anak.
Partai-partai oposisi Hungaria telah menyerukan pemecatannya dan memulai proses hukum etik terhadapnya di parlemen. Pada hari Kamis, Orban, yang berkuasa sejak tahun 2010, mengajukan proposal untuk amandemen konstitusi yang akan melarang pemberian pengampunan untuk mereka yang dihukum karena kejahatan terhadap anak-anak – sebuah teguran atas keputusan Novak.
Mert Pop, salah satu penyintas pelecehan seksual, secara terbuka menyatakan kekecewaannya atas pengampunan tersebut dan meminta Novak untuk memberikan penjelasan.
Dalam sebuah wawancara dengan kantor berita Associated Press pada hari Kamis, dia mengatakan bahwa dia merasa bertanggung jawab untuk bertindak atas nama para korban lainnya dan mendapatkan jawaban mengapa grasi diberikan kepada seseorang yang melakukan persekongkolan dengan pelaku pelecehan seksual.
“Katalin Novak, mantan menteri urusan keluarga, adalah salah satu wajah partai Fidesz yang benar-benar dapat dipercaya sebagai ibu yang baik hati, ibu keluarga yang baik, presiden yang tenang dan moderat,” kata Pop. ”Namun pada kenyataannya ia tidak seperti itu.”
Pada konferensi pers pada hari Selasa (6/2), Novak menolak seruan untuk memberikan penjelasan formal mengenai keputusannya dan tidak menjawab pertanyaan apakah dia telah mempertimbangkan untuk mengundurkan diri.
“Pembenaran atas keputusan mengenai pengampunan presiden tidak bersifat publik, dan oleh karena itu wajar jika setiap pengampunan akan menimbulkan pertanyaan, dan pertanyaan-pertanyaan ini seringkali tidak terjawab,” katanya. “Semua pengampunan juga berlaku karena sifatnya yang memecah belah.”
Andras Gal, pengacara beberapa penyintas pelecehan seksual, menolak komentar Novak, dan mengatakan bahwa pengampunan tersebut merupakan “tamparan di wajah” para korban.
“Katalin Novak mengatakan bahwa semua pengampunan bersifat memecah belah, namun menurut saya pedofilia itu berbeda,” katanya kepada kantor berita Associated Press pada hari Kamis. “Jika pengampunan terhadap kasus pedofilia bersifat memecah belah, maka hanya ada beberapa orang di satu pihak — yakni para pedofil — sementara semua orang berada di pihak lain, karena pedofilia tidak memecah belah.”
Sementara seruan untuk mundur semakin meningkat, Novak melakukan perjalanan ke Qatar pada hari Kamis untuk kunjungan resmi, menurut kantor kepresidenan. Dua penasihatnya telah mengundurkan diri dalam beberapa hari terakhir setelah skandal tersebut terjadi, dan protes terhadap keputusannya diadakan pada hari Jumat di depan istana presiden di Budapest. [ab/lt]
Forum