Pengadilan Paris, Rabu (14/2) akan mengeluarkan putusannya dalam kasus yang melibatkan mantan presiden Prancis, Nicolas Sarkozy, yang mengajukan banding atas hukuman satu tahun penjara karena pendanaan kampanye ilegal.
Sarkozy telah menghadapi banyak persoalan hukum, sejak masa jabatannya antara tahun 2007 dan 2012. Dia juga telah didakwa secara terpisah dengan tuduhan korupsi, penyuapan, penyelundupan pengaruh, dan pelanggaran dana kampanye.
Dalam apa yang disebut “affair Bygmalion”, Sarkozy, 69 tahun, dijatuhi hukuman satu tahun penjara pada 2021, atas tuduhan bahwa partai sayap kanannya, yang saat itu dikenal sebagai UMP, bekerja sama dengan firma hubungan masyarakat untuk menyembunyikan biaya politik sebenarnya, dari upayanya untuk terpilih kembali pada 2012.
Dia menjadi presiden Prancis pertama pasca-Perang Dunia II yang dijatuhi hukuman penjara.
Sarkozy mengajukan banding atas hukuman tersebut, yang menurut pengadilan pada saat itu, seharusnya dalam bentuk tahanan rumah yang dikontrol secara elektronik, bukan penjara.
Sidang banding dimulai pada November tahun lalu.
Tiga belas orang lainnya juga dijatuhi hukuman hingga tiga setengah tahun penjara, sebagian ditangguhkan. Sarkozy adalah satu dari 10 terdakwa yang mengajukan banding.
Jaksa mengatakan, Sarkozy harus dijatuhi hukuman percobaan satu tahun penjara, hukuman yang lebih ringan dibandingkan hukuman awalnya. Sarkozy belum pernah menjalani hukuman penjara karena kasusnya baru menjalani proses banding.
Mantan presiden Prancis itu “dengan tegas” membantah melakukan kesalahan apa pun, dan menuduh perusahaan tersebut, Bygmalion, telah memperkaya diri di belakangnya. Sarkozy mengatakan dia tidak pernah membayangkan bahwa “ada sistem faktur palsu”.
Pengadilan banding Paris akan mengumumkan keputusannya pada Rabu sore.
Jaksa mengatakan, Sarkozy menghabiskan hampir 43 juta euro atau 47 juta dolar AS, untuk kampanyenya pada 2012, hampir dua kali lipat dari jumlah yang diizinkan yaitu sebesar 22,5 juta euro.
Perancis menetapkan batasan ketat pada biaya kampanye.
Tiga belas orang lainnya, termasuk anggota partai UMP, akuntan, dan eksekutif Bygmalion dinyatakan bersalah atas berbagai tuduhan, mulai dari pemalsuan dan penipuan hingga keterlibatan dalam pendanaan kampanye ilegal.
Pada 2025, Sarkozy akan diadili atas tuduhan bahwa dia mengambil uang dari mendiang diktator Libya Moamer Kadhafi, untuk mendanai secara ilegal pencalonannya sebagai presiden pada 2007.
Terlepas dari permasalahan hukumnya, pria yang menyebut dirinya sebagai “presiden hiper” saat masih menjabat ini, masih memiliki pengaruh dan popularitas yang besar di politik sayap kanan Prancis.
Sarkozy juga menjaga hubungan baik dengan Presiden Emmanuel Macron dan media Prancis mengatakan, keduanya telah makan malam bersama dalam beberapa kesempatan untuk membicarakan politik.
Sarkozy juga menulis buku yang menjadi peristiwa penerbitan skala besar.
Dalam tulisan terbarunya, dia mengatakan dia ingin anak didiknya dan Menteri Dalam Negeri saat ini, Gerald Darmanin, menggantikan Macron sebagai presiden Prancis. Dia menekankan tentang “kualitasnya yang jelas”, meskipun menteri tersebut telah mengindikasikan bahwa dia mungkin tidak akan mencalonkan diri. [ns/lt]
Forum