Departemen Luar Negeri AS mendesak diambilnya tindakan sesegera mungkin untuk ‘membangun stabilitas’ di Haiti, beberapa jam setelah perdana menteri negara itu mengatakan akan mengundurkan diri, tunduk pada tekanan internasional untuk menyelamatkan tanah airnya yang dicengkeram aksi kekerasan dan dikuasai geng-geng bersenjata.
Perdana Menteri Ariel Henry menyampaikan pengumuman itu beberapa jam setelah sejumlah pejabat, termasuk para pemimpin di Karibia dan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken, melangsungkan pertemuan di Jamaika untuk membahas solusi krisis kekerasan di Haiti dan menyepakati proposal bersama untuk membentuk dewan transisi.
“Kami memuji Perdana Menteri Henry atas kenegarawanannya dalam mengutamakan negaranya dan setuju untuk mundur ketika Dewan Transisi Kepresidenan dibentuk,” kata Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS Matthew Miller pada Selasa (12/3).
“Keputusannya diambil pada momen yang kritis bagi rakyat Haiti,” ungkapnya.
Menlu AS Antony Blinken mengumumkan tambahan bantuan sebesar $100 juta, atau sekitar Rp1,5 triliun, untuk mendanai pengerahan pasukan multinasional ke Haiti, usai menghadiri pertemuan dengan para pemimpin Karibia di Jamaika.
Blinken juga mengumumkan bantuan kemanusiaan lainnya sebesar $33 juta, sekitar Rp513 miliar, dan penyusunan proposal bersama yang disetujui oleh para pemimpin Karibia dan “semua pemangku kepentingan Haiti untuk mempercepat transisi politik” dan menciptakan “majelis dewan kepresidenan.”
Ia mengatakan, majelis itu akan mengambil “langkah-langkah nyata” – yang tidak dijelaskan Blinken lebih lanjut – untuk memenuhi kebutuhan rakyat Haiti dan memungkinkan penerjunan pasukan multinasional pimpinan Kenya yang sempat tertunda. Blinken juga menyampaikan bahwa Departemen Pertahanan AS melipatgandakan dukungannya untuk misi tersebut, yang sebelumnya menyiapkan $100 juta.
Proposal bersama itu didukung oleh para anggota CARICOM, blok perdagangan regional yang menyelenggarakan pertemuan darurat pada hari Senin (11/3).
“Sangat mendesak untuk membangun stabilitas di lapangan dan membuka jalan bagi pemilu yang bebas dan adil,” katanya. “Ada warga negara Amerika di Haiti saat ini, yang bersama setiap orang lainnya di Haiti keselamatannya dipertanyakan.”
“Berdasarkan ketentuan perjanjian yang diumumkan kemarin, kami berharap anggota Dewan Transisi akan ditunjuk dalam 24 jam atau 48 jam ke depan. Kemudian mereka akan mengambil langkah untuk menunjuk perdana menteri sementara dalam waktu dekat setelahnya,” kata Miller.
Para politisi di seluruh Haiti langsung memperebutkan kekuasaan setelah pengumuman pengunduran diri Henry. Bukan hanya mereka, geng-geng kuat yang menguasai 80% ibu kota Haiti juga ikut bersaing, menuntut suaranya didengar dalam menentukan masa depan negara itu.
Tak satu pun di antara anggota CARICOM yang menyebut nama kelompok-kelompok bersenjata itu ketika mereka saling menyelemati satu sama lain atas jalur politik baru itu pada Senin malam.
Dalam beberapa minggu terakhir, geng-geng tersebut telah membakar kantor polisi, menutup paksa dua bandara internasional Haiti dan menyerbu dua penjara terbesar di negara tersebut, serta membebaskan lebih dari 4.000 narapidana.
Banyak orang tewas terbunuh dan PBB mengatakan bahwa lebih dari 15.000 warga Haiti kehilangan tempat tinggal mereka usai serangan-serangan terbaru.
Para pakar memperingatkan hari Selasa bahwa tidak akan ada perubahan yang terjadi selama geng-geng bersenjata itu tidak diikutsertakan dalam diskusi. Geng-geng di Haiti memiliki hubungan yang erat dengan elit politik dan ekonomi negara itu, tapi kini menjadi lebih independen. [rd/jm]
Forum