Utusan khusus Israel dan Iran di PBB kembali saling serang dalam sidang Dewan Keamanan yang digelara pada Kamis (18/4), yang berlangsung di tengah keprihatinan atas serangan Iran terhadap Israel yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang dikhawatirkan berpotensi memicu perang berskala lebih luas di Timur Tengah.
Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir-Abdollahian dengan lantang mengatakan “pertama dan yang terutama, serangan militer Iran pada 13 April lalu dilakukan karena kami tidak memiliki pilihan lain. Kedua, serangan itu merupakan tanggapan terhadap serangkaian serangan dan agresi terus menerus yang dilakukan rezim Israel dalam bentuk serangan rudal terhadap fasilitas-fasilitas Iran, terutama kantor kedutaan kami di Suriah. Ketiga, serangan itu bertujuan untuk memenuhi hak kami untuk mempertahankan diri sesuai hukum internasional.”
Alasan keempat yang dikemukakan Amir-Abdollahian adalah serangan itu “memperhatikan kriteria non-agresi terhadap tempat dan warga sipil,” dan bahwa “serangan difokuskan hanya terhadap dua pangkalan militer Israel yang digunakan rezim itu untuk menyerang kantor kedutaan kami.”
Utusan Tetap Israel di PBB Gilad Erdan kemudian membalas pernyataan itu dengan mengatakan “kita bicara tentang Iran. Negara yang memastikan Hamas dapat melancarkan pembantaian pada 7 Oktober lalu. Ini rezim Ayatollah yang menyediakan persenjataan pada Hizbullah supaya menghujani kota-kota Israel dengan rudal. Ini rezim Ayatollah di Teheran yang mempersenjatai Houthi dengan rudal jelajah yang menyerang kapal-kapal dagang. Ini rezim Ayatollah yang melancarkan serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Israel, anggota PBB, kurang dari satu minggu lalu.”
Sementara itu, Amerika Serikat dan Inggris pada hari Kamis memberlakukan serangkaian sanksi baru terhadap Iran yang dimaksudkan untuk meminta pertanggungjawaban negara itu atas serangan akhir pekan lalu dan mencegah tindakan serupa.
Namun, dampak langsung sanksi-sanksi itu tampaknya tidak akan terlalu besar karena menargetkan perusahaan-perusahaan yang sudah dikenai sanksi oleh AS sebelumnya. Sementara individu-individu yang dikenai sanksi baru tampaknya tidak memiliki aset apapun dalam wilayah yurisdiksi Amerika Serikat. [em/jm]
Forum