Mantan Ketua DPR AS Nancy Pelosi dan anggota parlemen AS lainnya bertemu dengan Dalai Lama di rumahnya di kota Dharamshala, India, pada 19 Juni, untuk menyampaikan seruan bagi rakyat Tibet agar menentukan nasib sendiri.
Presiden Joe Biden bermaksud untuk menandatangani Undang-Undang Resolusi Tibet yang disahkan oleh DPR AS pada 12 Juni 2024 lalu.
RUU tersebut menyerukan agar pertikaian antara China dan Tibet “diselesaikan sesuai dengan hukum internasional.”
China selalu menyatakan secara keliru bahwa mereka membebaskan Tibet dengan cara damai setelah melakukan invasi pada tahun 1950 dan kemudian menganeksasi Tibet pada tahun berikutnya.
Beijing mengutuk kunjungan (delegasi) Kongres AS kepada Dalai Lama dan menuduh Amerika Serikat mencampuri “urusan dalam negerinya.” China mendesak AS untuk menghentikan kontak dengan pemimpin spiritual Tibet tersebut. Dalai Lama adalah kepala pemerintahan dan kepala negara tetapi melarikan diri dari Tibet pada tahun 1959 setelah pemberontakan Tibet yang gagal tahun itu.
Undang-Undang AS tentang Penyelesaian Tibet menuduh China “menekan kemampuan orang Tibet untuk melestarikan agama, budaya, bahasa, sejarah, cara hidup, dan lingkungan mereka.”
Harian Global Times yang disponsori pemerintah China menentang hal itu, merujuk pada kekejaman Amerika Serikat yang dilakukan terhadap penduduk asli Amerika, sambil menyangkal adanya pelanggaran yang dilakukan Beijing terhadap warga Tibet.
“Budaya dan kegiatan keagamaan Tibet dilindungi dan dihormati,” tulis Global Times.
(Pernyataan Global Times) itu salah.
Laporan dari para ahli Perserikatan Bangsa-Bangsa, organisasi hak asasi manusia, dan media berita yang dapat dipercaya mendukung penilaian bahwa Beijing “terus menghapus agama, budaya, dan bahasa Tibet,” yang dibuat oleh Perwakilan AS Jim McGovern, seorang Demokrat dari Massachusetts, yang membantu memperkenalkan RUU tersebut.
Jaringan Tibet Internasional, sebuah koalisi global organisasi nonpemerintah yang terkait dengan Tibet, menggambarkan Tibet sebagai “laboratorium penindasan China,” tempat Beijing mengasah kebijakannya tentang kontrol sosial, pengawasan massal, dan penindasan budaya dan agama.
China menggunakan sistem "manajemen sosial bergaya grid" yang memperluas pengawasan dan pengawasan secara luas, termasuk di dalam biara-biara, setelah diperkenalkan pada tahun 2011.
Chen Quanguo, yang memperkenalkan sistem kontrol sosial di Tibet saat menjabat sebagai sekretaris partai PKT Tibet, pada tahun 2016 menjadi sekretaris partai Daerah Otonomi Uighur Xinjiang.
Di sana, warga Uighur dan minoritas etnis dan agama lainnya menghadapi penahanan massal, penyiksaan, penindasan agama, kerja paksa, dan sterilisasi yang didukung negara.
Amnesty International mengatakan bahwa penganut Buddha di Tibet, seperti kelompok minoritas agama lainnya di China, telah “ditindas atau dipenjara karena menjalankan kepercayaan agama mereka.”
Pada bulan April 2023, para ahli PBB mengatakan bahwa China telah memaksa ratusan ribu warga Tibet untuk mengikuti program “pemindahan tenaga kerja” dan “pelatihan kejuruan”, di mana mereka “dilaporkan dilarang menggunakan bahasa minoritas Tibet dan tidak dianjurkan untuk mengekspresikan identitas agama mereka,” dengan dalih pengentasan kemiskinan.
Pada bulan Februari 2023, para ahli PBB menemukan bahwa otoritas China telah menempatkan 1 juta anak Tibet di sekolah berasrama.
“Kebijakan pemerintah China yang bertujuan untuk mengasimilasi orang Tibet secara budaya, agama, dan bahasa” melibatkan pemisahan anak-anak dari orang tua mereka.
Kebijakan asimilasi paksa yang ditunjukkan di sekolah-sekolah dan di tempat lain di Tibet “bertentangan dengan larangan diskriminasi dan hak atas pendidikan, hak bahasa dan budaya, kebebasan beragama atau berkeyakinan, dan hak-hak minoritas lainnya dari orang Tibet,” kata para ahli PBB.
Pada bulan Desember 2022, Departemen Keuangan AS memberikan sanksi kepada pejabat China di Tibet atas "penahanan sewenang-wenang, pembunuhan di luar hukum, dan kekerasan fisik" terhadap warga Tibet sebagai bagian dari "upaya China untuk membatasi kebebasan beragama secara ketat."
Harvard International Review mengatakan bahwa meskipun "umat Buddha Tibet tidak menimbulkan ancaman langsung terhadap hak prerogatif pemerintah China di Tibet," Beijing memandang agama mereka sebagai ancaman yang cukup besar "untuk menjamin aktivitas anti-Buddha yang berkelanjutan."
Pemerintah China juga mendorong warga Tibet untuk mengecam Dalai Lama, yang tetap populer di kalangan warga Tibet, dengan dalih mendorong kesetiaan mereka kepada negara (China).
Pihak berwenang China telah menangkap, menyiksa, dan/atau memenjarakan warga Tibet karena memajang gambar Dalai Lama, membakar dupa, atau memanjatkan doa untuknya.
Polygraph.info telah menghimpun berbagai pelanggaran (kekerasan) yang dilakukan pemerintah China terhadap warga Tibet tersebut pada tautan ini.