Tautan-tautan Akses

China Tanggapi Pakta Jepang-Filipina, NATO dan Dalai Lama


FILE - Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian dalam konferensi pers di Beijing, 20 Maret 2024. (REUTERS/Tingshu Wang)
FILE - Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian dalam konferensi pers di Beijing, 20 Maret 2024. (REUTERS/Tingshu Wang)

China, Senin (8/7), kembali menegaskan bahwa kerja sama bilateral tidak boleh menarget pihak ketiga. Ini disampaikan setelah Jepang dan Filipina menandatangani pakta pertahanan yang memungkinkan pasukan kedua negara dikerahkan untuk melakukan latihan di wilayah masing-masing.

Di Beijing, juru bicara Kementerian Luar Negeri, Lin Jian, menghindari menyebut nama pihak tertentu dalam jawabannya atas pertanyaan tentang kesepakatan baru antara kedua negara yang sama-sama khawatir atas semakin agresifnya China. “Kawasan Asia-Pasifik tidak memerlukan blok militer, apalagi kelompok kecil yang memicu konfrontasi blok atau Perang Dingin baru,” kata Lin.

Ia juga mengecam NATO yang berencana memperkuat kerja sama dengan Australia, Jepang, Selandia Baru dan Korea Selatan. Ia mendesak aliansi tersebut untuk “mematuhi posisinya sebagai kelompok pertahanan regional, berhenti memicu ketegangan dan menjajakan mentalitas Perang Dingin dan memblokir konfrontasi di Asia-Pasifik.”

NATO akan menjelaskan kerja sama dengan keempat negara itu dalam dokumen yang diperkirakan akan dirilis pada pertemuan puncak tiga hari di Washington minggu ini. Pertemuan itu juga akan mengundang empat kepala negara Asia-Pasifik tersebut.

Secara terpisah, Lin menegaskan kedaulatan China atas Terumbu Karang Xianbin yang disengketakan. Terumbu di Laut Cina Selatan itu juga diklaim Filipina sebagai Beting Sabina. Lin menanggapi keluhan Filipina pada Sabtu tentang kapal penjaga pantai China yang berlabuh di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dekat perairan dangkal tersebut.

“Aktivitas patroli dan penegakan hukum kapal militer dan kapal penjaga pantai China di perairan dekat Terumbu Karang Xianbin mematuhi hukum domestik China dan hukum internasional termasuk Konvensi PBB tentang Hukum Laut,” tegas Lin.

Dalam pengarahan tersebut, Lin sekali lagi menyebut Dalai Lama sebagai “politisi di pengasingan yang terlibat aktivitas separatis anti-China dengan kedok agama” dan mendesak AS untuk menghormati “kepentingan inti” China dan dengan cara apa pun “berhenti mendukung aktivitas separatis anti-China” oleh pasukan kemerdekaan Tibet.”

Tanggapan China ini menyusul ucapan selamat Menteri Luar Negeri AS Anthony Blinken kepada Dalai Lama yang berulang tahun ke-89 pada akhir pekan lalu. [ka/ab]

Forum

XS
SM
MD
LG