Tautan-tautan Akses

Dituding Bantu Perang Rusia, 400 Perusahaan Dikenai Sanksi oleh AS


Departemen Keuangan AS menjatuhkan sanksi terhadap ratusan perusahaan dan lembaga keuangan yang dituduh membantu Rusia berperang di Ukraina, Jumat, 23 Agustus 2024. (Foto: Patrick Semansky/AP Photo)
Departemen Keuangan AS menjatuhkan sanksi terhadap ratusan perusahaan dan lembaga keuangan yang dituduh membantu Rusia berperang di Ukraina, Jumat, 23 Agustus 2024. (Foto: Patrick Semansky/AP Photo)

Amerika Serikat (AS) menjatuhkan sanksi baru pada Jumat (23/8) terhadap lebih dari 400 entitas yang dituduh mendukung Rusia selama perang dengan Ukraina.

Diumumkan sehari sebelum libur Hari Kemerdekaan Ukraina, sanksi tersebut berfokus pada perusahaan-perusahaan di Rusia, Eropa, Asia, dan Timur Tengah yang dituduh membantu Rusia menghindari sanksi AS dan memicu perang di Ukraina, menurut siaran pers Departemen Keuangan AS.

Menurut pemberitahuan yang diterbitkan dalam Federal Register, Pemerintahan Biden juga menambahkan 123 perusahaan ke dalam daftar kendali ekspor AS, yang mengharuskan pemasok mendapatkan izin sebelum mengirimkan barang ke perusahaan yang terdaftar. Perusahaan-perusahaan yang masuk dalam daftar pada Jumat termasuk 42 perusahaan China dan 63 perusahaan Rusia.

AS telah berulang kali memperingatkan Beijing mengenai penyediaan mesin dan teknologi kepada Moskow yang mendukung pangkalan industri militer Rusia dan invasi besar-besaran ke Ukraina.

China mengatakan pihaknya tidak memberikan senjata kepada Rusia untuk perangnya di Ukraina. Namun, China membela apa yang mereka sebut sebagai perdagangan normal antara Beijing dan Moskow.

Departemen Keuangan AS juga memperingatkan “regulator dan lembaga keuangan asing” agar tidak melakukan bisnis dengan cabang atau anak perusahaan lembaga keuangan Rusia di luar negeri, termasuk yang tidak terkena sanksi.

“Departemen Keuangan memiliki serangkaian alat yang tersedia untuk merespons pembentukan cara-cara baru penghindaran [sanksi],” tambah pernyataan itu.

Dengan menjatuhkan sanksi baru, Departemen Keuangan terus “mengimplementasikan komitmen” yang dibuat oleh Presiden Joe Biden dan para mitranya dari negara-negara industri terkemuka Kelompok Tujuh atau G7 (Group of Seven) “untuk merintangi rantai pasokan dan saluran pembayaran pangkalan industri militer Rusia,” kata Wakil Menteri Keuangan Wally Adeyemo, yang dikutip dalam pernyataan Departemen Keuangan.

“Perusahaan, lembaga keuangan, dan pemerintah di seluruh dunia perlu memastikan bahwa mereka tidak mendukung rantai pasokan industri militer Rusia,” katanya. [ft/ah]

Beberapa informasi untuk laporan ini berasal dari The Associated Press dan Reuters.

XS
SM
MD
LG