Pada konferensi pers tanggal 24 Oktober 2024 lalu di Kazan, Rusia, seorang koresponden NBC News bertanya kepada Presiden Vladimir Putin apakah keikutsertaan pasukan Korea Utara dalam perang dengan Ukraina merupakan eskalasi.
Putin menjawab bahwa eskalasi tersebut dimulai dengan "kudeta" di Ukraina tahun 2014 yang menurutnya didanai oleh Amerika Serikat, dan kemudian diakui secara terbuka oleh AS.
"Saya ingin menarik perhatian Anda pada fakta bahwa bukan tindakan Rusia yang memicu eskalasi di Ukraina, melainkan kudeta tahun 2014, yang terutama didukung oleh Amerika Serikat. Bahkan diungkapkan kepada publik berapa banyak dukungan finansial yang dialokasikan oleh pemerintah AS saat itu untuk mempersiapkan dan mengatur kudeta ini.”
Klaim tersebut salah.
"Kudeta yang direncanakan (oleh) AS" ini adalah narasi palsu yang telah digunakan Kremlin selama lebih dari satu dekade untuk menutupi agresinya terhadap Ukraina.
Ini bermula dari pernyataan yang (sengaja) "diputarbalikkan" dari Victoria Nuland, yang saat itu menjabat sebagai Asisten Menteri Luar Negeri AS.
Berbicara di sebuah konferensi yang diselenggarakan oleh lembaga pemikir U.S.-Ukraine Foundation pada 13 Desember 2013, Nuland menyatakan bahwa Amerika Serikat secara konsisten mendukung pengembangan masyarakat sipil dan lembaga-lembaga demokrasi di Ukraina sejak Desember 1991, ketika Ukraina memperoleh kembali kemerdekaannya, hingga 2013.
"Kami telah menginvestasikan lebih dari $5 miliar untuk membantu Ukraina dalam tujuan-tujuan ini dan tujuan-tujuan lainnya yang akan memastikan Ukraina yang aman, makmur, dan demokratis," kata Nuland.
Seperti negara-negara pasca-Soviet lainnya, Ukraina yang baru merdeka berjuang dengan masalah-masalah sistemik, termasuk korupsi yang meluas, perdagangan manusia dan narkoba multinasional, keterampilan pemerintahan dan pembuatan undang-undang yang tidak memadai, kurangnya kebebasan pers dan peradilan yang independen.
Pendanaan AS mendukung program-program yang bertujuan membantu Ukraina mengatasi masalah-masalah tersebut. Bantuan Amerika diberikan kepada LSM Ukraina dan program pembangunan demokrasi, bersama dengan inisiatif dalam pengamanan dan pembongkaran senjata pemusnah massal, bantuan militer, keamanan perbatasan, antiperdagangan manusia, antikorupsi, pengendalian narkotika, dan penegakan hukum, pembangunan ekonomi.
Tiga bulan setelah pidato Nuland, Russia Today, media milik Kremlin yang kemudian berganti nama menjadi RT, memutarbalikkan kata-kata Nuland dalam laporan tanggal 17 Maret 2014. Mengutip Scott Rickard, mantan ahli bahasa intelijen AS, Russia Today melaporkan bahwa "pemerintah AS telah mempersiapkan revolusi di Ukraina selama bertahun-tahun; sejauh ini telah menginvestasikan $5 miliar dalam pemberontakan tersebut."
Pada bulan Maret 2014, Nicole Thompson, yang saat itu menjadi juru bicara Departemen Luar Negeri, mengatakan kepada Politifact bahwa sejak tahun 1992, AS telah menginvestasikan $5,1 miliar dalam upaya pembangunan demokrasi Ukraina, terutama melalui Departemen Luar Negeri dan Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat, atau USAID, serta Departemen Pertahanan, Energi, dan Pertanian.
Kurang lebih setengah dari jumlah tersebut, “sekitar $2,4 miliar,” dialokasikan untuk berbagai program pemerintah Ukraina: “mendorong perdamaian dan keamanan, yang dapat mencakup bantuan militer, keamanan perbatasan, masalah perdagangan manusia, pemberantasan narkotika internasional, dan pencegahan penegakan hukum.”
Pengembangan masyarakat sipil dan ekonomi pasar didanai dalam jumlah sekitar $2,6 miliar: “dengan tujuan "memerintah secara adil dan demokratis" [$800 juta], "berinvestasi pada rakyat" [$400 juta], pertumbuhan ekonomi [$1,1 miliar], dan bantuan kemanusiaan [$300 juta].”
Victoria Nuland menegaskan kembali dalam wawancaranya dengan CNN pada tanggal 21 April 2014 bahwa AS telah mendanai pembentukan lembaga-lembaga demokrasi di Ukraina dan "tentu saja tidak mengeluarkan uang untuk mendukung Maidan; itu adalah gerakan spontan."
Maidan merujuk pada Maidan Nezalezhnosti atau Lapangan Kemerdekaan, tempat protes pro-demokrasi Ukraina tahun 2013/14 di Kyiv, yang juga disebut sebagai Revolusi Martabat.
ForeignAssistance.gov, situs web utama pemerintah AS, menyediakan informasi terperinci tentang program dan lembaga pemerintah AS mana yang memberikan bantuan kepada Ukraina dari tahun 2001 hingga 2024.
Misalnya, pada tahun 2013, sebelum "Revolusi Martabat", lembaga AS mengirimkan bantuan sebesar $254.978.164 kepada Ukraina. Sebagian besar uang tersebut berasal dari Departemen Energi — $102,3 juta. Dari jumlah tersebut, $74,8 juta digunakan untuk menyingkirkan material nuklir asal Soviet. $12,6 juta lainnya digunakan untuk "mencegah, mendeteksi, dan melarang perdagangan gelap material nuklir dan radioaktif lainnya."
Pada tahun yang sama, AS memberikan bantuan keuangan sebesar $464 juta kepada Rusia. Bagian terbesar dari bantuan ini, $425 juta, diberikan melalui Departemen Energi, sebagian besar untuk "memerangi senjata pemusnah massal."
Berdasarkan Program Pengurangan Ancaman Kooperatif yang disetujui pada tahun 1991, AS menyediakan $8,79 miliar dari tahun 1992 hingga 2012 untuk membantu negara-negara bekas Uni Soviet, termasuk Ukraina dan Rusia, membongkar senjata nuklir, kimia, dan biologi sesuai dengan perjanjian pelucutan senjata.
Menurut wawancara tahun 2015, (dalam pernyataan) yang diberikan oleh Sekretaris Dewan Keamanan Rusia saat itu, Nikolai Patrushev, Rusia juga telah memberikan bantuan material dan keuangan kepada Ukraina selama lebih dari dua puluh tahun "senilai puluhan miliar dolar."
Selain itu, tidak ada "kudeta 2014" di Ukraina. Militer hampir tidak memainkan peran apa pun dalam peristiwa tahun 2014 di Kyiv. Satu unit militer Kementerian Dalam Negeri Ukraina diperintahkan ke Kyiv untuk membantu menekan pengunjuk rasa Maidan, bukan untuk membantu mereka. Anggota unit itu terjebak di barak mereka oleh pengunjuk rasa dan tidak pernah berhasil mencapai ibu kota.
Presiden Ukraina saat itu Viktor Yanukovych tidak pernah digulingkan seperti yang biasa terjadi dalam kudeta, tetapi ia meninggalkan jabatannya dan melarikan diri ke Rusia di tengah protes massa terhadap penolakannya untuk menandatangani perjanjian asosiasi dengan Uni Eropa.