Pemimpin oposisi Korea Selatan Lee Jae-myung mengatakan, Jumat (13/12) bahwa cara terbaik untuk memulihkan ketertiban di negaranya adalah dengan memakzulkan Presiden Yoon Suk Yeol.
Lee menyampaikan pernyataan itu sehari menjelang pemungutan suara parlemen yang direncanakan mengenai pemberlakuan darurat militer yang singkat oleh Yoon.
Langkah Yoon untuk menerapkan pemerintahan militer pada 3 Desember dibatalkan hampir enam jam kemudian. Namun, pemberlakuan darurat militer itu menjerumuskan negara tersebut ke dalam krisis konstitusional dan meluasnya seruan agar dia mundur karena melanggar hukum.
Pada Kamis (12/12), Yoon bertekad untuk “berjuang sampai akhir." Dia menyalahkan partai oposisi karena melumpuhkan pemerintah dan mengklaim peretasan Korea Utara terhadap komisi pemilu membuat kekalahan telak partainya dalam pemilu parlemen pada April lalu patut dipertanyakan.
Pemimpin Partai Demokrat Lee menyebut pernyataan Yoon sebagai “deklarasi perang” terhadap rakyat.
“Ini membuktikan bahwa pemakzulan adalah cara tercepat dan paling efektif untuk mengakhiri kebingungan,” ujarnya.
Yoon selamat dari upaya pertama untuk memakzulkannya pada Sabtu (7/12) lalu ketika sebagian besar Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang berkuasa memboikot pemungutan suara tersebut. Sejak itu, setidaknya tujuh anggota PPP secara terbuka mendukung pemungutan suara untuk memakzulkannya.
Partai-partai oposisi, yang menguasai parlemen dengan satu kamar, telah mengajukan rancangan undang-undang (RUU) pemakzulan lainnya dan berencana mengadakan pemungutan suara pada Sabtu (15/12) pukul 17.00 (0800 GMT) waktu setempat. Mereka membutuhkan setidaknya delapan anggota PPP untuk meloloskan RUU tersebut dan membutuhkan dua pertiga mayoritas.
Lee menyerukan anggota oposisi untuk "bergabung dan memilih ya untuk pemakzulan," dengan mengatakan "sejarah akan mengingat dan mencatat keputusan Anda." Pemungutan suara untuk memakzulkan Yoon akan membawa kasus ini ke Mahkamah Konstitusi, yang memiliki waktu hingga enam bulan untuk memutuskan apakah akan memecat atau mempertahankannya sebagai presiden.
Pidato Yoon pada Kamis, memicu lebih banyak kritik termasuk klaimnya bahwa peretasan oleh Korea Utara tahun lalu mungkin telah membahayakan sistem komputer Komisi Pemilihan Umum Nasional, tanpa memberikan bukti apa pun.
Yoon menyebut salah satu alasan penerapan darurat militer adalah penolakan komisi untuk bekerja sama sepenuhnya dalam pemeriksaan sistem yang berarti integritas pemilihan parlemen yang diadakan pada April tidak dapat terjamin.
Pada Jumat, Sekretaris Jenderal komisi tersebut, Kim Yong-bin, membantah kemungkinan adanya kecurangan pemilu. Kim mengatakan bahwa pemungutan suara seluruhnya dilakukan dengan surat suara dan pengadilan telah menolak semua 216 klaim penyimpangan yang diajukan sebagai tidak berdasar.
Yoon secara terpisah sedang menjalani penyelidikan kriminal atas dugaan pemberontakan sehubungan dengan deklarasi darurat militer. [ft/rs]
