Presiden sementara Suriah, Kamis (13/3) menandatangani konstitusi sementara, yang menetapkan negara itu berada di bawah pemerintahan Islamis selama lima tahun pada masa transisi.
Para pemimpin sementara negara itu kesulitan menegakkan kewenangan mereka di banyak wilayah sejak mantan kelompok pemberontak Islamis Hayat Tahrir al-Sham (HTS) memimpin serangan kilat yang menggulingkan mantan pemimpin Bashar Assad Desember lalu.
Mantan pemimpin HTS Ahmad Al-Sharaa kini menjabat sebagai presiden sementara Suriah – sebuah keputusan yang diumumkan setelah digelarnya pertemuan kelompok-kelompok bersenjata yang ambil bagian dalam serangan terhadap Assad. Pada pertemuan itu, mereka juga sepakat untuk mencabut konstitusi lama negara itu dan akan menyusun sebuah konstitusi baru.
Meski banyak warga Suriah yang menyambut gembira berakhirnya pemerintahan diktator keluarga Assad selama lebih dari 50 tahun di negara yang diamuk perang itu, kelompok-kelompok minoritas agama dan etnis tetap skeptis terhadap kepemimpinan Islamis yang baru. Mereka enggan membiarkan Damaskus di bawah pemerintahan yang baru menguasai wilayah mereka.
Abdulhamid Al-Awak, satu dari tujuh anggota komite yang ditunjuk Al-Sharaa untuk merancang konstitusi sementara, mengatakan dalam konferensi pers pada hari Kamis bahwa konstitusi itu akan mempertahankan beberapa ketentuan yang dimuat dalam konstitusi lama, termasuk syarat bahwa kepala negara harus seorang muslim dan hukum Islam merupakan sumber utama yurisprudensi.
Meski demikian, Al-Awak, yang juga seorang pakar hukum konstitusi yang dan mengajar di Universitas Mardin Artuklu di Turki, mengatakan bahwa konstitusi sementara itu mencakup ketentuan yang menjamin kebebasan berpendapat dan kebebasan pers. Konstitusi itu akan “menyeimbangkan keamanan ketahanan sosial dan kebebasan” dalam situasi politik Suriah yang masih goyah, ujarnya.
Sementara itu, sebuah komite baru untuk menyusun konstitusi permanen Suriah akan dibentuk, meski belum jelas apakah isinya akan lebih inklusif bagi semua kelompok politik, agama dan etnis yang ada di negara itu.
Pada Senin (10/3) lalu, Al-Sharaa mencapai kesepakatan bersejarah dengan otoritas Kurdi yang didukung Amerika Serikat di Suriah timur laut. Kesepakatan itu mencakup perjanjian gencatan senjata dan penggabungan pasukan bersenjata mereka dengan badan keamanan pemerintah pusat.
Kesepakatan itu tercapai setelah pasukan pemerintah dan kelompok-kelompok sekutu menumpas pemberontakan yang dilancarkan pekan lalu oleh kelompok bersenjata loyalis Assad. Kelompok-kelompok HAM melaporkan bahwa ratusan warga sipil – yang sebagian besar berasal dari sekte minoritas Alawite, kelompok asal Assad – tewas dalam serangan balasan oleh berbagai faksi.
Salah satu tujuan utama konstitusi sementara itu adalah menetapkan linimasa peralihan politik negara itu dari fase sementara. Pada Desember lalu, Al-Sharaa mengatakan bahwa penyusunan kembali konstitusi Suriah bisa memakan waktu tiga tahun, sedangkan pemilihan umum baru bisa digelar dalam lima tahun.
Al-Sharaa menunjuk komite untuk menyusun konstitusi baru setelah Suriah menyelenggarakan konferensi dialog nasional bulan lalu, yang menyerukan pengumuman konstitusi sementara dan penyelenggaraan pemilu legislatif sementara. Namun, para kritikus menilai bahwa konferensi yang diadakan dengan tergesa-gesa itu tidak mencerminkan keberagaman etnis, kelompok sektarian, maupun masyarakat sipil Suriah.
Amerika Serikat dan Eropa masih ragu untuk mencabut sanksi keras yang dijatuhkan pada Suriah selama masa pemerintahan Assad, sampai mereka yakin bahwa para pemimpin baru negara itu akan membangun sistem politik yang inklusif dan melindungi kelompok minoritas. Al-Sharaa dan pemerintah regional di Suriah mendesak mereka untuk memperimbangkan kembali sanksi tersebut, karena khawatir perekonomian Suriah yang semakin buruk dapat memicu ketidakstabilan lebih lanjut. [rd/ka]
Forum