PBB menyatakan keprihatinan atas beberapa perubahan pada peraturan pemilu Irak yang akan membuatnya lebih sulit bagi referendum konstitusi dikalahkan akhir bulan ini.
Seorang jurubicara PBB mengatakan pejabat-pejabat PBB telah memberitahu pemerintah Irak bahwa mereka beranggapan perubahan itu tidak memenuhi standar internasional.
Para anggota parlemen Shiah dan Kurdi di Irak menyetujui perubahan itu hari Minggu. Berdasarkan peraturan baru ini rancangan konstitusi itu hanya bisa gagal jika dua pertiga pemilih yang terdaftar menolaknya – bukan dua pertiga pemilih yang benar-benar mencoblos.
Di Washington hari ini, jurubicara Departemen Luar Negeri Amerika menganjurkan para pejabat Irak untuk menghormati keputusan sebelum mengenai referendum itu. Para anggota komunitas Arab Sunni yang minoritas di Irak mengutuk perubahan itu dan mengancam akan memboikot referendum tanggal 15 Oktober mendatang.
Sementara itu pasukan-pasukan Amerika dan Irak melancarkan operasi baru terhadap pemberontak di Irak barat.