Chief Executive Officer Arsari Group Hashim S Djojohadikusumo mengatakan rencana penyediaan air bersih untuk wilayah Provinsi Kalimantan Timur sudah ada jauh sebelum penunjukan Ibu Kota Negara (IKN) di wilayah Penajam Paser Utara (PPU). Menurutnya, rencana tersebut bermula saat pihaknya mencari sumber air untuk kebutuhan perusahaan di PPU.
Pada 2016, Arsari Group kemudian menunjuk konsultan air dari Belanda Witteveen Bos untuk melihat potensi pasokan air. Kata dia, hasil kajian konsultan menunjukkan di wilayah miliknya layak dibangun bendungan. Arsari Group lalu memutuskan untuk memasok air bersih ke wilayah Kalimantan Timur berangkat dari kajian itu.
"Ini kebohongan besar dan fitnah. Tidak ada deal politik, proyek air bersih semata-mata untuk melayani kebutuhan masyarakat Kalimantan Timur. Dan atas permintaan masyarakat," jelas Hashim S Djojohadikusumo secara daring, Selasa (8/2/2022).
Hashim menambahkan belum ada kontrak dari pemerintah dengan pihaknya terkait pengadaan air bersih di Kalimantan Timur. Ia juga menyebut proyek pengadaan air bersih miliknya tidak menggunakan dana APBN.
Hashim menuturkan pihaknya memiliki lahan di sekitar IKN baru dalam bentuk Hak Pengusahaan Hutan seluas 73 ribuan hektar yang dibeli sejak 2007 melalui PT ITCI Kartika Utama.
"Saya masih menunggu petunjuk dari pemerintah untuk mulai negosiasi dan kontrak," tambahnya.
Selain air bersih, Hashim menjelaskan pihaknya juga berencana membangun biorefinery (kilang nabati) bekerja sama dengan Amerika Serikat Lanzatech. Proyek ini diperkirakan akan memakan investasi sekitar 250-350 juta dolar Amerika.
JATAM Ingatkan Kajian IKN
Aktivis Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kalimantan Timur Pradarma Rupang mengkhawatirkan proyek pengadaan air bersih di wilayah IKN dan daerah penyangga akan menyisakan dampak negatif terhadap lingkungan dan warga sekitar. Ia beralasan pemerintah belum melakukan kajian strategis secara serius soal rencana pembangunan IKN, termasuk di dalamnya soal pengadaan air bersih. Menurutnya, hal tersebut terlihat dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tentang IKN yang dibuat pemerintah dengan tidak komprehensif.
"Eksekutif summary KLHS yang disusun Bappenas ini hanya 30 lembar. Tidak komprehensif menjawab kerentanan kawasan tersebut atau potensi di wilayah tersebut," jelas Rupang kepada VOA, Rabu (9/2/2022).
Rupang mengingatkan karakter sumber air di sekitar wilayah IKN baru berasal dari tadah hujan. Selain itu, struktur tanah dan pohon yang ada kurang mampu menyimpan air. Kondisi ini, menurutnya, akan membuat pemerintah kesulitan memenuhi penyediaan air bersih dan potensi krisis air semakin meningkat jika IKN jadi pindah ke Kalimantan Timur.
"Ladang masyarakat, perkampungan, berpotensi akan tenggelam. Itu yang kita prediksi akan terjadi," jelas Rupang kepada VOA, Rabu (9/2/2022).
DPR dan pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang tentang IKN pada 18 Januari 2022 lalu meski mendapat kritik dari masyarakat. Rencana pemindahan Ibu Kota Negara ini dinilai bermasalah dari sisi pendanaan, keamanan lingkungan, dan proses legislasi. UU ini kemudian digugat ke Mahkamah Konstitusi oleh belasan tokoh yang bergabung dalam Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN) pada Rabu (2/2). [sm/ka]