Pemerintah baru Afghanistan dan Amerika Serikat telah menandatangani perjanjian keamanan bilateral yang telah lama tertunda, yang akan memungkinkan sekitar 12.000 tentara Amerika tetap berada di Afghanistan pada saat misi tempur internasional berakhir tanggal 31 Desember mendatang.
Penasihat keamanan nasional Hanif Atmar dan Duta Besar Amerika James Cunningham menandatangani perjanjian itu dalam acara yang ditayangkan televisi di Kabul hari Selasa (30/9), sehari setelah Ashraf Ghani mulai menjabat sebagai presiden baru Afghanistan.
Perjanjian itu memungkinkan tentara asing berada selama satu dasawarsa di sana untuk memerangi al-Qaida dan melanjutkan pelatihan bagi pasukan keamanan Afghanistan.
Cunningham mengatakan perjanjian itu merupakan pilihan rakyat Afghanistan, melalui pemimpin baru yang mereka pilih.
Presiden Hamid Karzai yang berakhir masa jabatannya telah lama menentang perjanjian itu, seraya menyebut alasan antara lain korban sipil yang tewas semasa pasukan internasional bertugas di negara itu sejak pemerintah Taliban disingkirkan pada tahun 2001.
Presiden Barack Obama mengatakan perjanjian itu mencerminkan komitmen Amerika yang terus berlanjut untuk mendukung pemerintah Persatuan Afghanistan yang baru.
Sehari sebelumnya di bawah pengamanan ketat, para utusan dari seluruh dunia bergabung dengan para pemimpin politik dan tokoh agama Afghanistan dalam upacara pelantikan hari Senin (29/9), yang diadakan di istana kepresidenan di Kabul.
Abdullah Abdullah, saingan Ashraf Gani dalam pemilihan presiden, juga dilantik sebagai kepala eksekutif baru negara itu dalam kesepakatan pembagian kekuasaan yang dicapai setelah krisis pasca pemilu berbulan-bulan.
Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry mengucapkan selamat kepada kedua pemimpin itu dan memuji mereka karena mengubah “momen tantangan” menjadi “momen kesempatan nyata.”
