Polisi dan tentara dikerahkan di berbagai penjuru Afrika Selatan Senin (20/3) sementara negara itu bersiap menghadapi protes, setelah sebuah partai sayap kiri menyerukan “penutupan nasional.” Ini memicu kekhawatiran terulangnya kerusuhan maut dua tahun silam.
Pengamanan ketat terlihat di Union Buildings, pusat pemerintahan di Pretoria, di mana demonstran diperkirakan akan berunjuk rasa. Partai terbesar ketiga negara itu, Pejuang Kebebasan Ekonomi (EFF) telah mendesak warga Afrika Selatan agar turun ke jalan dan menghentikan kegiatan negara.
Pihak berwenang mengatakan mereka dalam kesiagaan tinggi untuk mencegah dan melawan tindakan kriminal serta menjaga ketertiban umum. Parlemen mengumumkan bahwa Presiden Cyril Ramaphosa telah mengizinkan pengerahan 3.474 tentara untuk membantu polisi.
“Kami berharap mereka yang akan berpawai, selama mereka elakukannya dengan damai, kami tidak punya alasan untuk mengganggu mereka,” kata menteri kepolisian Bheki Cele kepada wartawan di Johannesburg, Senin (20/3).
“Polisi harus bersikap tegas tanpa benar-benar bertindak brutal,” katanya. Ia menambahkan bahwa perusahaan keamanan swasta juga akan membantu polisi.
Sedikitnya 87 demonstran ditangkap karena pelanggaran terkait kekerasan semalam.
Jalan-jalan Pretoria dan Johannesburg sepi pada Senin pagi. Sedikit saja mobil yang melewati jalan-jalan yang biasanya ramai.
Sebagian besar toko tutup dengan tirai yang diturunkan. Salah satu dealer mobil di Pretoria telah menyingkirkan semua kendaraan dari toko.
Seruan protes kali ini menghidupkan lagi kenangan pada kerusuhan maut pada Juli 2021. Itu adalah kekerasan terburuk sejak berakhirnya apartheid di Afrika Selatan, sewaktu sedikitnya 350 orang tewas dalam protes - yang dipicu oleh dipenjarakannya mantan presiden Jacob Zuma - yang berubah menjadi kerusuhan dan penjarahan.
Ramaphosa telah memerintahkan lembaga-lembaga penegak hukum untuk memastikan kerusuhan 2021 tidak terulang.
Dalam bulletin mingguannya, Senin, ia mengatakan setiap orang atau organisasi bebas untuk menyerukan protes,”tetapi tidak seorang pun boleh dipaksa, diancam atau diintimidasi untuk bergabung dengan protes itu.”
EFF menuntut pengunduran diri Ramaphosa terkait penanganannya terhadap kelemahan ekonomi Afrika Selatan, kelangkaan listrik yang kronis dan tingginya pengangguran. [uh/ab]
Forum