Prabowo Subianto akan dilantik sebagai presiden kedelapan Indonesia, Minggu, 20 oktober 2024. Para analis memperkirakan gaya dan substansi Prabowo Subianto, akan berbeda dari pendahulunya, Presiden Joko Widodo.
“Prabowo akan menjadi presiden kebijakan luar negeri (foreign policy president) dan memiliki pendekatan langsung dalam menangani masalah kebijakan luar negeri,” kata Fadli Zon, orang kepercayaan lama partai politiknya dan ketua Komite Kerja Sama Antar-Parlemen DPR RI.
“Lihat saja gaya diplomasinya. Dia telah bertemu langsung dengan para pemimpin dunia dari negara-negara besar bahkan sebelum dia dilantik,” imbuhnya.
Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang memimpin Indonesia dari tahun 2004 hingga 2014, juga membuat prediksi serupa.
“Pak Probowo, ‘Anda berada di jalur yang benar’ dan telah menjadi ‘Presiden kebijakan luar negeri,’ tulisnya dalam bahasa Indonesia di platform media sosial X setelah pernyataan Probowo di forum Dialog Shangri-la 2024 di Singapura awal tahun ini.
“Semoga sukses dan terus maju!,” kata Yudhoyono.
Indonesia memangku jabatan sebagai presiden G20 pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan memelopori inisiatif diplomatik untuk perdamaian di Myanmar sebagai Ketua Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) tahun lalu. Presiden Jokowi juga merupakan pemimpin negara pertama yang mengunjungi Ukraina dan Rusia setelah invasi besar-besaran Rusia ke negara tetangganya.
Namun, pemerintahan Jokowi sebagian besar berfokus pada urusan dalam negeri dan tidak pernah menghadiri Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sebagian besar diplomasi luar negeri Indonesia dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.
Prabowo telah mengunjungi lebih dari 20 negara dalam enam bulan terakhir sebagai menteri pertahanan, dan ia bertemu dengan para pemimpin negara di China, Jepang, Australia, Prancis, Rusia, Arab Saudi, dan Malaysia. Ia adalah presiden terpilih pertama yang melakukan lawatan ke luar negeri ke negara-negara mitra global yang strategis, sebelum resmi memangku jabatan.
Teuku Rezasyah, Guru Besar dari Universitas Padjajaran Bandung mengatakan, hal ini menunjukkan bahwa Prabowo akan aktif secara internasional dan tertarik untuk membangun dukungan dan kepercayaan dengan para pemimpin global sejak dini.
Sementara pertemuan-pertemuan (Prabowo dengan para kepala negara) ini menyoroti isu-isu pertahanan, sesi-sesi tersebut mencakup isu-isu bilateral dan geopolitik yang lebih luas.
Prabowo, yang tinggal di beberapa negara di masa mudanya, fasih berbicara dalam bahasa Inggris, Belanda, Jerman, dan Prancis.
Indonesia sebagai kekuatan menengah yang berpengaruh
Calvin Khoe, analis utama di FPCI Research & Analysis, menulis dalam East-West Center Asia-Pacific Bulletin bahwa "Indonesia memiliki beberapa keunggulan komparatif sebagai negara yang aktif dan membedakannya sebagai negara dengan kekuatan menengah."
Ia menambahkan bahwa Prabowo "akan berusaha menjadikan Indonesia sebagai negara dengan kekuatan menengah yang lebih berpengaruh."
Dalam wawancara dengan Newsweek, Khoe menunjukkan niat Prabowo yang mengatakan bahwa Indonesia “harus menjadi lebih tegas dalam kebijakan luar negeri, secara bilateral atau multilateral melalui keterlibatan Indonesia di PBB, OKI (Organisasi Kerja Sama Islam), ASEAN, dan lebih tanggap dalam membangun realitas geopolitik di kawasan.”
Namun, Dinna Prapto Raharja, pendiri Synergy Policies yang berkantor pusat di Jakarta, mengatakan bahwa ia memperkirakan (pemerintahan) Prabowo akan menunjukkan antusiasme yang lebih rendah terhadap ASEAN, berbeda dengan Jokowi yang mengatakan bahwa blok Asia Tenggara adalah landasan kebijakan luar negerinya.
“Jadi, bagi seseorang yang cepat dan pragmatis seperti Prabowo, saya rasa dia tidak akan cukup sabar untuk menelusuri celah-celah (diplomasi) di ASEAN. Kita telah melihat dalam 10 tahun terakhir betapa terbatasnya sumber daya ASEAN untuk benar-benar bisa memberi pengaruh di tingkat negara," sebutnya.
“ASEAN dalam kerja sama antarbangsa, saya rasa akan tetap penting. Namun saya rasa dia akan ingin mengambil jalan pintas untuk memastikan ketepatan waktu yang lebih efisien,” imbuh Dina.
Menyelesaikan konflik Israel-Palestina
Prabowo telah menjadikan konflik Israel-Palestina sebagai isu utamanya, dengan menyatakan pada Konferensi Internasional tentang Gaza di Yordania dan Dialog Shangri-La di Singapura bahwa Indonesia akan mendukung, berkontribusi, dan memfasilitasi semua upaya menuju solusi dua negara.
Upaya ini dapat mencakup pengerahan pasukan penjaga perdamaian, bantuan lewat udara, dan kapal rumah sakit, beserta personel medis untuk mengelola rumah sakit lapangan di Gaza.
Dinna mengatakan prospek terbaik Probowo untuk memengaruhi konflik terletak pada Mahkamah Kriminal Internasional (ICC) dan Dewan Keamanan PBB.
“Kita telah melihat bagaimana negara-negara Timur Tengah, sejak Perjanjian Abraham (The Abrahamic Accord), telah terpecah ke berbagai posisi,” katanya.
“Jadi, jika Indonesia ingin bergerak cepat, salah satu langkah paling efektif yang dapat diambil adalah melalui forum multilateral. Indonesia juga dapat mengembangkan kaukus di berbagai lembaga untuk membangun suara yang lebih kuat, dan juga berkonsultasi dengan Sekretaris Jenderal (PBB), yang saya yakin sangat frustrasi dengan situasi ini.”
Mengupayakan keseimbangan global antarnegara adikuasa
Pada isu lain, Khoe mengatakan Prabowo telah mengimbau China dan Amerika Serikat untuk menjadi negara adikuasa global yang bertanggung jawab, dengan alasan bahwa kedua negara adikuasa global tersebut dapat hidup berdampingan, bekerja sama, dan berkolaborasi.
Berbicara di Pusat Studi Strategis dan Internasional Indonesia pada masa kampanye, Prabowo berkomitmen pada prinsip good-neighbor diplomacy, yang menekankan pentingnya membangun jaringan persahabatan yang kuat dengan semua negara (tetangga) di kawasan tersebut untuk memastikan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.
Terkait hubungan Indonesia dengan China, Dinna mengatakan bahwa Indonesia akan terus bekerja sama dengan China, mitra dagang terbesar Indonesia sekaligus investor utama di negara ini.
Namun, Prabowo diperkirakan akan tetap berhati-hati terkait sikap agresif China di Laut Cina Selatan. Sembilan garis putus-putus China, yang diklaim Beijing sebagai batas wilayah penangkapan ikan kuno, tumpang tindih dengan zona ekonomi eksklusif Indonesia di dekat Kepulauan Natuna.
“Saya kira, yang pertama dan terutama, dia juga akan memastikan bahwa dia menghadiri semua pertemuan dan forum perundingan. Kali ini dia tidak akan hanya mengirim Menteri Luar Negeri,” imbuh Dinna.
“Saya pikir inilah yang akan membedakan Prabowo dan Jokowi. Dia Prabowo akan memastikan bahwa dia dapat berbicara secara langsung dengan [Presiden China] Xi sebagai presiden. Dia juga orang yang sangat percaya diri dalam mendekati negara-negara besar lainnya yang tertarik untuk menjaga keamanan Laut Cina Selatan.”
Meskipun Prabowo telah berkeliling dunia dalam beberapa bulan terakhir, dia belum mengunjungi Amerika Serikat. Para pengamat mengatakan bahwa dia kemungkinan akan menunggu hasil pemilihan presiden Amerika Serikat sebelum memutuskan untuk melakukan (lawatan)nya.
Reuters melaporkan bahwa 36 pemimpin negara akan menghadiri pelantikan Prabowo. Amerika Serikat mengirimkan delegasi enam orang yang dipimpin oleh Duta Besar PBB Linda Thomas-Greenfield dan termasuk Laksamana Samuel Paparo, Komandan Komando Indo-Pasifik Amerika Serikat. [es/pp]
