Aktivis hak asasi manusia mendesak Dewan Keamanan PBB untuk merujuk para pejabat junta Myanmar ke Mahkamah Pidana Internasional (ICC), mengutip apa yang dikatakan oleh para aktivis sebagai pelanggaran yang sedang berlangsung di negara Asia Tenggara itu.
Komentar tersebut bertepatan dengan pertemuan Dewan Keamanan pada Senin (13/3) yang membahas krisis Myanmar.
Human Rights Watch (HRW) mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa tindakan yang lebih konkret perlu diambil terhadap junta, yang merebut kekuasaan lebih dari dua tahun lalu dengan menggulingkan pemerintahan Aung San Suu Kyi yang terpilih secara demokratis. Kudeta militer memicu kerusuhan massal yang melibatkan angkatan bersenjata negara, serta gerakan perlawanan yang terdiri dari pengunjuk rasa, aktivis, politisi yang digulingkan, dan sebuah sayap bersenjata.
Ribuan orang telah ditangkap atau tewas dalam tindakan keras yang dilakukan oleh pihak militer, menurut data terbaru dari kelompok pemantau yang berbasis di Thailand.
Kudeta 1 Februari 2021 terjadi setelah pihak militer menolak hasil pemilu November 2020, di mana partai Liga Nasional untuk Demokrasi pimpinan Suu Kyi menang telak. Junta mengklaim terjadi kecurangan pemilu yang meluas, di mana tuduhan tersebut telah dibantah oleh komisi pemilu sipil sebelum mereka dibubarkan.
HRW mendesak Dewan Keamanan untuk bertindak berdasarkan resolusi yang dicapai pada Desember lalu, yang menuntut segera diakhirinya kekerasan dan pembebasan semua tahanan politik, termasuk Suu Kyi dan mantan Presiden Win Myint, yang juga digulingkan. Myanmar kini berada di bawah sanksi internasional.
Dewan juga menyerukan agar lembaga-lembaga demokrasi di Myanmar dipulihkan.
Pada Senin, utusan khusus PBB untuk Myanmar, Noeleen Heyzer, dan Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi, memimpin pertemuan tertutup di markas besar PBB di New York. Berbagai laporan mengatakan Heyzer kemungkinan memberi tahu anggota dewan tentang situasi saat ini yang terjadidi Myanmar, di mana konflik tidak pernah berhenti sejak diadopsinya resolusi Desember tersebut.
Kyaw Moe Tun, perwakilan Myanmar saat ini untuk PBB, mengatakan kepada VOA bahwa ia frustasi melihat tidak adanya protes sejak resolusi pada Desember lalu tercapai. Namun, ia tetap berharap munculnya solusi nyata dari pertemuan pada Senin itu.
Moe Tun mengatakan,"Tidak ada perkembangan jika resolusinya tidak dijalankan, jadi apa langkah selanjutnya?" [lt/jm/rs]
Forum