Amerika Serikat telah menyatakan tahap baru dalam hubungannya dengan Burma, dengan pencabutan sebagian sanksi ekonomi dan penunjukkan dutabesar pertama Amerika dalam lebih 20 tahun untuk negara asia tenggara itu.
Menteri Luar Negeri Amerika Hillary Clinton mengeluarkan pengumuman itu hari Kamis (17/5) dengan didampingi Menteri Luar Negeri Burma Wunna Maung Lwin, yang melakukan kunjungan pejabat pertama negaranya dalam puluhan tahun ke Washington.
Clinton mengatakan dia memperkirakan perusahaan-perusahaan Amerika akan dapat melakukan kegiatan dalam semua sektor Burma, kecuali kalau nama baik atau praktek perusahaan tertentu tidak sesuai dengan kebijakan Amerika mengenai tanggung jawab perusahaan.
Dia juga mengatakan Derek Mitchell, utusan khusus Departemen Luar Negeri Amerika untuk Burma, ditunjuk sebagai dutabesar Amerika untuk negara itu. Sebagai balasannya, menteri luar negeri Burma mengatakan Burma akan menempatkan dutabesar Burma untuk Amerika ke Washington.
Tetapi, Clinton mengatakan Amerika akan mempertahankan embargo senjata dan undang-undang lain yang mendasari sanksi Amerika terhadap Burma karena Washington ingin melihat tindakan untuk menempatkan angkatan bersenjata negara itu di bawah wewenang sipil.
Menteri Luar Negeri Amerika Hillary Clinton mengeluarkan pengumuman itu hari Kamis (17/5) dengan didampingi Menteri Luar Negeri Burma Wunna Maung Lwin, yang melakukan kunjungan pejabat pertama negaranya dalam puluhan tahun ke Washington.
Clinton mengatakan dia memperkirakan perusahaan-perusahaan Amerika akan dapat melakukan kegiatan dalam semua sektor Burma, kecuali kalau nama baik atau praktek perusahaan tertentu tidak sesuai dengan kebijakan Amerika mengenai tanggung jawab perusahaan.
Dia juga mengatakan Derek Mitchell, utusan khusus Departemen Luar Negeri Amerika untuk Burma, ditunjuk sebagai dutabesar Amerika untuk negara itu. Sebagai balasannya, menteri luar negeri Burma mengatakan Burma akan menempatkan dutabesar Burma untuk Amerika ke Washington.
Tetapi, Clinton mengatakan Amerika akan mempertahankan embargo senjata dan undang-undang lain yang mendasari sanksi Amerika terhadap Burma karena Washington ingin melihat tindakan untuk menempatkan angkatan bersenjata negara itu di bawah wewenang sipil.