Tautan-tautan Akses

Amnesty Internasional Indonesia Desak Dilakukannya Gencatan Senjata di Gaza


Masyarakat mengikuti unjuk rasa pro-Palestina di Jakarta pada 20 Oktober 2023. Ribuan orang, baik warga Israel maupun Palestina, tewas sejak 7 Oktober 2023. (Foto: AFP)
Masyarakat mengikuti unjuk rasa pro-Palestina di Jakarta pada 20 Oktober 2023. Ribuan orang, baik warga Israel maupun Palestina, tewas sejak 7 Oktober 2023. (Foto: AFP)

Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid menyerukan masyarakat internasional, terutama Amerika Serikat (AS), untuk turut berupaya menghentikan konflik antara Israel dan Hamas, termasuk dilakukannya gencatan senjata. Amnesty Internasional Indonesia juga mendesak Israel mencabut blokade bantuan kemanusiaan dan sistem apartheid yang selama ini menindas warga sipil di wilayah pendudukan Palestina (occupied Palestinian territory).

Hal tersebut disampaikan oleh Usman, usai melakukan aksi damai bersama sejumlah aktivis lainnya di depan Gedung Kedutaan Besar AS di Jakarta, Jumat (27/10).

Usman Hamid, Direktur Amnesty International Indonesia (foto: VOA/Made Yoni).
Usman Hamid, Direktur Amnesty International Indonesia (foto: VOA/Made Yoni).

“Kami ingin mendesak PBB dan juga mendesak anggota-anggota PBB dalam hal ini secara khusus Pemerintah AS, Pemerintah Indonesia untuk mendorong adanya gencatan senjata, mendorong adanya jeda kemanusiaan, mendorong adanya dialog dan penyelesaian damai dan mendorong pengadilan pidana internasional untuk segera membuka investigasi, membuka proses penuntutan, dan mengadili mereka yang terlibat dalam kejahatan perang di wilayah pendudukan Palestina,” ungkap Usman.

Serangan yang dilancarkan oleh Hamas pada 7 Oktober, kata Usman, setidaknya telah menewaskan 1.400 warga sipil secara total. Selain itu, gempuran pasukan Israel juga telah menelan korban 6.000 jiwa warga sipil dan terus bertambah hingga detik ini.

Mantan jaksa agung yang juga Pelapor khusus PBB atas HAM di Korea Utara 2010-2016, Marzuki Darusman. (Foto: AP)
Mantan jaksa agung yang juga Pelapor khusus PBB atas HAM di Korea Utara 2010-2016, Marzuki Darusman. (Foto: AP)

Dalam kesempatan yang sama, Mantan Jaksa Agung yang juga Pelapor khusus PBB atas HAM di Korea Utara 2010-2016, Marzuki Darusman, mengatakan bahwa aksi damai ini penting untuk terus disuarakan oleh masyarakat sipil di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Adanya seruan tersebut diharapkan akan mendorong komunitas internasional untuk bertindak, dan tidak berpangku tangan atas kekerasan yang terjadi di Wilayah Pendudukan Palestina.

"Kita ingin AS dan negara-negara di seluruh untuk segera mengambil langkah konkret untuk segera mengakhiri kekerasan ini. Apa yang terjadi sejak 7 Oktober merupakan puncak dari krisis HAM. Harus ada solusi yang konkret untuk mengakhiri krisis ini," kata Marzuki.

Poster stop genosida dalam aksi bela Palestina di depan Kantor PBB di Jakarta pada Jumat (20/10) siang. (VOA/Indra Yoga)
Poster stop genosida dalam aksi bela Palestina di depan Kantor PBB di Jakarta pada Jumat (20/10) siang. (VOA/Indra Yoga)

Solusi Dua Negara

Lebih jauh Marzuki mengatakan sebenarnya ada peluang untuk mendamaikan Israel dan Palestina pada umumnya, serta Hamas pada khususnya, agar bisa hidup berdampingan secara damai kelak. Peluang tersebut, katanya, adalah peran aktif AS.

“Sangat memungkinkan (upaya perdamaian). Dimungkinkan pada puncak ini mencari jalan keluar, yaitu adanya jalan ke depan untuk membentuk negara Palestina berdampingan dengan negara Israel. Suatu solusi dua negara yang perlu diperjuangkan kembali oleh semua masyarakat internasional agar supaya perdamaian di Timur Tengah bisa tercapai,” tegas Marzuki.

Menurutnya, dunia perlu memperlihatkan kepada kedua pihak yang sedang berseteru bahwa masyarakat internasional tidak akan tinggal diam dengan bencana kemanusiaan yang masih terjadi ini. Menurutnya, jika ini terus dibiarkan maka akan terjadi pembinasaan dari bangsa Palestina dan bila sampai terjadi, hal tersebut merupakan sebuah malapetaka.

“Karena itu, sebelum terjadi tragedi kemanusiaan yang tidak bisa dikembalikan pada keadaan semula, saat inilah negara-negara besar, terutama Amerika, untuk menjadi pihak yang bisa untuk mendamaikan kedua belah pihak, untuk mencari keadilan, perdamaian yang adil,” katanya.

Jadi, lanjut Marzuki, harus ada upaya untuk membuka harapan bahwa kekerasan dari kedua belah pihak tidak bisa lebih dari sekarang ini.

“Di masa yang lalu, Amerika Serikat bertindak di luar Dewan Keamanan, di Irak dan Afganistan misalnya. Mengapa sekarang Amerika tidak bisa bertindak di luar Dewan Keamanan yang macet itu untuk mencari penyelesaian yang adil? Inilah kesempatan untuk menghentikan pertumpahan darah yang lebih jauh lagi,” tambahnya.

Sekitar 300 orang melakukan aksi bela Palestina di depan Kantor PBB di Jakarta pada Jumat (20/10) siang. (VOA/Indra Yoga)
Sekitar 300 orang melakukan aksi bela Palestina di depan Kantor PBB di Jakarta pada Jumat (20/10) siang. (VOA/Indra Yoga)

Usman Hamid menambahkan, sebenarnya piagam PBB masih membuka peluang untuk dilakukannya sebuah intervensi kemanusiaan demi menyelamatkan nyawa manusia atau dalam hal ini adalah warga sipil. Menurutnya, saat ini pemerintah Israel cukup percaya diri karena memperoleh dukungan dari AS untuk terus melanjutkan serangan-serangannya atas nama pembelaan diri, yang mana hal tersebut tidak dibenarkan. Ia pun juga tidak membenarkan serangan Hamas kepada Israel yang juga banyak menelan korban jiwa di warga sipil.

“Dan harus diingat bahwa yang menjadi korban dari kekerasan dan konflik bersenjata ini adalah warga sipil di Palestina, baik itu yang Muslim, Kristen, maupun juga yang Yahudi atau mungkin di luar itu semua. Jadi semua warga sipil yang menjadi korban harus dicegah agar tidak terjadi korban lanjutan di wilayah pendudukan Palestina maupun juga di Israel,” pungkasnya. [gi/ah]

Forum

Recommended

XS
SM
MD
LG