Salvatore Sagues, peneliti masalah Pantai Gading pada Amnesty Internasional, menceritakan pengalamannya pergi ke Pantai Gading Juni lalu. “Kami melihat banyak orang tidak berani pulang karena rasa takut yang disemaikan oleh pasukan keamanan dan milisi Dozo, yang adalah para pemburu tradisional, yang menakut-nakuti dan mengintimidasi orang, sehingga orang-orang ini tidak bisa kembali ke rumah dan menguasai lagi tanah mereka.”
Ia mengatakan pemimpin Pantai Gading Alassane Ouattara harus menghentikan kekerasan itu.
Mantan pemimpin Laurent Gbagbo disingkirkan bulan April akibat kalah dalam perebutan kekuasaan setelah terjadi perselisihan hasil pemilu tahun lalu.
Gbagbo sekarang berada dalam tahanan rumah, tetapi Amnesty Internasional mengatakan kelompok milisi yang setia kepada Ouattara tidak dibubarkan. Akibatnya, menurut Amnesty Internasional, banyak orang tidak berani pulang.
Menurut data PBB ada lebih dari 600.000 warga Pantai Gading yang kehilangan tempat tinggal pada akhir Juni.
Phil Clark, pakar Pantai Gading pada Jurusan Asia dan Afrika pada Universitas London, mengatakan bahwa Pantai Gading saat ini mengalami masalah yang sama seperti sebelum pemilu yang dipersengketakan tahun lalu.
Ia mengatakan migrasi massal ke kawasan-kawasan penghasil cokelat menunjukkan ketegangan tetap tinggi.
“Menurut saya apa yang kita lihat dalam beberapa bulan terakhir adalah munculnya masalah status migran dan tanah yang sangat sulit. Di atas masalah itu, pasukan Ouattara ingin mengganyang pendukung Gbagbo yang tetap berada di dalam negeri. Suasananya sangat rawan,” ujarnya.
Ouattara menandatangani dekrit hari Rabu untuk komisi penyelidik kejahatan yang dilakukan setelah pemilu tahun lalu. Ouattara mengatakan ingin mengadili Gbagbo dan para pembantunya atas kejahatan perang.
Clark mengatakan Ouattara juga harus bekerja keras untuk membereskan akar penyebab masalah di Pantai Gading.
“Kebijakan ekonomi dan politik juga dibutuhkan untuk menanggapi apa yang sedang terjadi. Banyak dari permasalahan ini, khususnya di Pantai Gading barat, perlu diakui, berurat akar. Tindakan penggantian kepemimpinan pada tingkat nasional saja tidak akan menyelesaikan masalah-masalah itu,” paparnya.
Ouattara bertekad untuk mengadili semua yang bertanggung jawab atas kekerasan yang terjadi setelah pemilu.
Ia mengatakan para pendukungnya tidak akan mendapat perlakuan istimewa.
