Australia, Selasa (6/9), mengatakan kapal-kapal angkatan lautnya telah kembali diberi izin untuk mengunjungi Kepulauan Solomon, setelah negara kecil itu sempat mengumumkan pekan lalu bahwa mereka memblokir sementara semua kunjungan kapal militer.
Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong mengukuhkan kepada wartawan bahwa kapal-kapal militer dari Selandia Baru dan Fiji juga akan diizinkan mengunjungi negara Pasifik Selatan itu. Kapal-kapal militer dari AS, Inggris, dan negara-negara lainnya masih tidak diizinkan berlabuh di sana.
“Tentu saja, kami menyambut baik akses Australia ke perairan Kepulauan Solomon,'' kata Wong kepada Australian Broadcasting Corporation (ABC). “Kami adalah pengunjung tetap.''
Ditanya apakah ia kecewa bahwa AS juga tidak diberi pengecualian, Wong mengatakan Kepulauan Solomon telah mengindikasikan bahwa mereka membuat keputusan berdasarkan kasus per kasus.
''Mereka adalah negara berdaulat dan itu urusan mereka,'' kata Wong kepada ABC. ''Apa yang ingin saya katakan adalah bahwa kehadiran AS memiliki sejarah panjang di Pasifik, sejak Perang Dunia II.''
Izin untuk bisa kembali masuk ke`Kepulauan Solomon dikeluarkan menjelang kunjungan Perdana Menteri Manasseh Sogavare ke Australia.
''Kami menyambut baik kunjungan Perdana Menteri,'' kata Wong kepada wartawan, seraya menambahkan bahwa dia menyambut baik jaminannya “bahwa Australia tetap menjadi mitra keamanan pilihan.''
Kepulauan Solomon memberlakukan pemblokiran sementara kapal-kapal militer setelah kapal penjaga pantai AS Oliver Henry dan kapal patroli angkatan laut Inggris HMS Spey baru-baru ini membatalkan perhentian yang direncanakan karena lambannya birokrasi. Kedua kapal tersebut merupakan bagian dari upaya internasional untuk mencegah penangkapan ikan secara ilegal.
Sogavare mengatakan kru Oliver Henry telah gagal memberikan informasi yang diperlukan tepat waktu agar kantornya menyetujui kunjungan tersebut. Sebagai gantinya, Oliver Henry mengisi bahan bakar di Papua Nugini.
HMS Spey membatalkan permohonan kunjungannya ke Kepulauan Solomon, kata Sogavare. Meski melakukan pemblokiran kunjungan kapal militer, Kepulauan Solomon mengizinkan kunjungan kapal rumah sakit AS USNS Mercy pekan lalu.
Sementara itu, Wong membuat marah Sogavare pada hari Selasa karena secara terbuka mengungkapkan bahwa pemerintah Australia telah menawarkan diri membantu membayar penyelenggaraan pemilu Kepulauan Solomon yang dijadwalkan tahun depan.
Pemerintah Sogavare memperkenalkan rancangan undang-undang ke Parlemen Solomon pada hari Selasa untuk menunda pemilihan hingga 2024. Pemerintah berpendapat negara itu tidak mampu mengadakan pemilihan nasional dan menjadi tuan rumah kompetisi olahraga Pacific Games pada tahun 2023.
Sogavare menuduh Wong mencoba mempengaruhi para anggota parlemen Solomon untuk memberikan suara menentang RUU tersebut pada hari Kamis.
''Ini adalah serangan terhadap demokrasi parlementer kami dan merupakan campur tangan langsung oleh pemerintah asing ke dalam urusan dalam negeri kami,'' kata Sogavare dalam sebuah pernyataan.
Wong mengatakan Australia telah “membuat tawaran bantuan'' kepada Kepulauan Solomon untuk menyelenggarakan pemilihan sesuai jadwal, tetapi tidak merinci skala tawaran tersebut.
Sogavare mengatakan Wong membuat tawaran tertulis pekan lalu untuk mendanai sepenuhnya pemilu. Pemerintah Solomon belum memberikan tanggapan. [ab/uh]
Forum