BANGKOK —
Dalam pidato yang disiarkan televisi secara nasional Kamis malam, Perdana Menteri Thailand Yingluck Shinawatra mengatakan keputusan kabinet memberlakukan Undang-Undang Keamanan Dalam Negeri terhadap demonstrasi anti-pemerintah adalah kekhawatiran akan kekerasan dalam aksi itu.
Perdana Menteri Yingluck mengatakan walau pemerintah siap mendengarkan demonstran, pihak berwenang punya bukti, kekerasan mungkin digunakan untuk menggulingkan pemerintah dan kekuasaan yang demokratis. Ditambahkan, pemerintah akan "menjaga hukum dan ketertiban," mengambil langkah-langkah untuk "mencegah dan menangkal."
Internal Security Act (ISA), undang-undang keamanan dalam negeri yang disahkan tahun 2008, memberi wewenang kepada pemerintah untuk memberlakukan jam malam, menyensor media elektronik dan komunikasi serta membatasi pergerakan orang dan melakukan penangkapan.
Pemerintah mengerahkan ribuan petugas keamanan, termasuk dari daerah-daerah provinsi, untuk mengawasi demonstrasi itu.
Tetapi, juru bicara kelompok demonstrasi, yang dikenal sebagai Pitak Siam, menuduh pemerintah korupsi dan membantah kekhawatiran petugas bahwa demonstrasi itu akan memicu kekerasan.
Demonstrasi itu, yang kedua oleh Pitak Siam, dipimpin seorang jenderal purnawirawan angkatan darat, yang memperkirakan kehadiran 100 ribu orang. Pengacara jenderal itu, Boonlert Kaewprasit juga membantah komentar yang dilaporkan sebelumnya bahwa jenderal itu menginginkan militer mengambil alih kekuasaan.
Tetapi Sunai Pasuk, juru bicara Human Rights Watch di New York, mengatakan Pitak Siam tampaknya menentang demokrasi Pemilu, tema yang diangkat dalam pidato Perdana Menteri Yingluck.
"Pitak Siam jelas memiliki program kerja anti-demokrasi Pemilu; menentang politisi terpilih mewakili orang-orang dalam parlemen, program kerja itu jelas," ujar Pasuk. Pemerintah kini mengembangkan program kerja itu dan Yingluck menegaskan dalam pidatonya bahwa Pitak Siam merupakan ancaman terhadap keamanan nasional dan ancaman terhadap keselamatan publik."
Demonstrasi tersebut diperkirakan menjadi yang terbesar sejak tahun 2010 ketika pendukung kakak Yingluck, Thaksin Shinawatra, digulingkan dalam kudeta tahun 2006 karena tuduhan korupsi dan masih dalam pengasingan, berdemonstrasi untuk memaksa pemerintah Abhisit Vejjajiva mundur.
Perdana Menteri Yingluck mengatakan walau pemerintah siap mendengarkan demonstran, pihak berwenang punya bukti, kekerasan mungkin digunakan untuk menggulingkan pemerintah dan kekuasaan yang demokratis. Ditambahkan, pemerintah akan "menjaga hukum dan ketertiban," mengambil langkah-langkah untuk "mencegah dan menangkal."
Internal Security Act (ISA), undang-undang keamanan dalam negeri yang disahkan tahun 2008, memberi wewenang kepada pemerintah untuk memberlakukan jam malam, menyensor media elektronik dan komunikasi serta membatasi pergerakan orang dan melakukan penangkapan.
Pemerintah mengerahkan ribuan petugas keamanan, termasuk dari daerah-daerah provinsi, untuk mengawasi demonstrasi itu.
Tetapi, juru bicara kelompok demonstrasi, yang dikenal sebagai Pitak Siam, menuduh pemerintah korupsi dan membantah kekhawatiran petugas bahwa demonstrasi itu akan memicu kekerasan.
Demonstrasi itu, yang kedua oleh Pitak Siam, dipimpin seorang jenderal purnawirawan angkatan darat, yang memperkirakan kehadiran 100 ribu orang. Pengacara jenderal itu, Boonlert Kaewprasit juga membantah komentar yang dilaporkan sebelumnya bahwa jenderal itu menginginkan militer mengambil alih kekuasaan.
Tetapi Sunai Pasuk, juru bicara Human Rights Watch di New York, mengatakan Pitak Siam tampaknya menentang demokrasi Pemilu, tema yang diangkat dalam pidato Perdana Menteri Yingluck.
"Pitak Siam jelas memiliki program kerja anti-demokrasi Pemilu; menentang politisi terpilih mewakili orang-orang dalam parlemen, program kerja itu jelas," ujar Pasuk. Pemerintah kini mengembangkan program kerja itu dan Yingluck menegaskan dalam pidatonya bahwa Pitak Siam merupakan ancaman terhadap keamanan nasional dan ancaman terhadap keselamatan publik."
Demonstrasi tersebut diperkirakan menjadi yang terbesar sejak tahun 2010 ketika pendukung kakak Yingluck, Thaksin Shinawatra, digulingkan dalam kudeta tahun 2006 karena tuduhan korupsi dan masih dalam pengasingan, berdemonstrasi untuk memaksa pemerintah Abhisit Vejjajiva mundur.
