Menteri Luar Negeri AS, John Kerry dan Menteri Luar Negeri Inggris William Hague, Selasa (25/2) berpartisipasi dalam diskusi di Washington tentang langkah-langkah untuk mengatasi kejahatan kekerasan seksual dalam konflik-konflik bersenjata.
Pasukan bersenjata menggunakan kekerasan seksual sebagai hadiah perang bagi tentara mereka atau untuk meneror penduduk yang ingin mereka tundukkan atau menggusur mereka. Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry mengatakan jenis kejahatan ini sudah berlangsung terlalu lama tanpa sanksi dan Amerika ingin mengubah hal tersebut.
“Tidak seorang pun – saya tegaskan ‘tidak seorang pun’ – pada tingkat tertinggi dalam militer atau pemerintahan yang memimpin atau terlibat atau tahu tentang bentuk-bentuk kejahatan ini, akan diberi visa untuk datang ke Amerika,” kata Menlu AS John Kerry.
Menurut John Kerry, setiap kedutaan besar dan misi- diplomatik Amerika akan diberitahu tentang keputusan ini. “Harus ada sanksi terkait kejahatan yang terjadi,” lanjutnya.
Menteri Luar Negeri Inggris William Hague mengatakan dalam beberapa tahun ini kekerasan seksual dalam konflik di Bosnia, Darfur-Sudan, Liberia, Guatemala dan tempat-tempat lainnya telah banyak didokumentasikan dan subyek ini tidak lagi bisa diabaikan.
“Ini merupakan tanggungjawab moral, tetapi juga tentang mencegah konflik, tentang membantu komunitas masyarakat bekerjasama setelah konflik, yang merupakan bagian fundamental pencegahan konflik dan sasaran moral yang penting pada masa ini,” kata Menlu Inggris, William Haque.
William Hague mengatakan yang tidak ada dalam upaya internasional memerangi jenis kejahatan ini adalah dukungan pemerintah negara-negara besar. Ia menambahkan keikutsertaan Inggris akan membuat perbedaan karena negara ini memiliki salah satu jaringan diplomatik terbesar di dunia.
Utusan Khusus PBB Zainab Hawa Bangura menegaskan perlunya keikutsertaan kaum laki-laki dalam memerangan kejahatan yang terutama menimbulkan dampak pada perempuan. Ia mengatakan PBB telah memberlakukan beberapa resolusi terkait kekerasan seksual.
“Sebenarnya tantangannya adalah bagaimana kita memastikan bahwa pada tingkat nasional pemerintah mengakui dan bertanggungjawab serta menerapkan keputusan-keputusan yang telah disepakati di PBB,” jelas Zainab Hawa Bangura.
Zainab Hawa Bangura mengatakan adanya 140 negara yang menandatangani resolusi menentang kekerasan seksual ini telah membuat perbedaan. Ia mengatakan kewajiban mencegah kekerasan seksual kini menjadi bagian dari setiap perundingan untuk mencapai perjanjian perdamaian.
Pasukan bersenjata menggunakan kekerasan seksual sebagai hadiah perang bagi tentara mereka atau untuk meneror penduduk yang ingin mereka tundukkan atau menggusur mereka. Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry mengatakan jenis kejahatan ini sudah berlangsung terlalu lama tanpa sanksi dan Amerika ingin mengubah hal tersebut.
“Tidak seorang pun – saya tegaskan ‘tidak seorang pun’ – pada tingkat tertinggi dalam militer atau pemerintahan yang memimpin atau terlibat atau tahu tentang bentuk-bentuk kejahatan ini, akan diberi visa untuk datang ke Amerika,” kata Menlu AS John Kerry.
Menurut John Kerry, setiap kedutaan besar dan misi- diplomatik Amerika akan diberitahu tentang keputusan ini. “Harus ada sanksi terkait kejahatan yang terjadi,” lanjutnya.
Menteri Luar Negeri Inggris William Hague mengatakan dalam beberapa tahun ini kekerasan seksual dalam konflik di Bosnia, Darfur-Sudan, Liberia, Guatemala dan tempat-tempat lainnya telah banyak didokumentasikan dan subyek ini tidak lagi bisa diabaikan.
“Ini merupakan tanggungjawab moral, tetapi juga tentang mencegah konflik, tentang membantu komunitas masyarakat bekerjasama setelah konflik, yang merupakan bagian fundamental pencegahan konflik dan sasaran moral yang penting pada masa ini,” kata Menlu Inggris, William Haque.
William Hague mengatakan yang tidak ada dalam upaya internasional memerangi jenis kejahatan ini adalah dukungan pemerintah negara-negara besar. Ia menambahkan keikutsertaan Inggris akan membuat perbedaan karena negara ini memiliki salah satu jaringan diplomatik terbesar di dunia.
Utusan Khusus PBB Zainab Hawa Bangura menegaskan perlunya keikutsertaan kaum laki-laki dalam memerangan kejahatan yang terutama menimbulkan dampak pada perempuan. Ia mengatakan PBB telah memberlakukan beberapa resolusi terkait kekerasan seksual.
“Sebenarnya tantangannya adalah bagaimana kita memastikan bahwa pada tingkat nasional pemerintah mengakui dan bertanggungjawab serta menerapkan keputusan-keputusan yang telah disepakati di PBB,” jelas Zainab Hawa Bangura.
Zainab Hawa Bangura mengatakan adanya 140 negara yang menandatangani resolusi menentang kekerasan seksual ini telah membuat perbedaan. Ia mengatakan kewajiban mencegah kekerasan seksual kini menjadi bagian dari setiap perundingan untuk mencapai perjanjian perdamaian.
