Penguasa militer Myanmar berupaya memindahkan sekitar $1 miliar yang disimpan di Federal Reserve Bank of New York, atau bank sentral New York, beberapa hari setelah merebut kekuasaan pada 1 Februari. Hal tersebut mendorong para pejabat AS membekukan dana tersebut, kata tiga orang yang mengetahui masalah tersebut, termasuk seorang pejabat pemerintah AS.
Transaksi pada 4 Februari atas nama Bank Sentral Myanmar mula-mula diblokir oleh sistem pengamanan bank sentral New York. Para pejabat pemerintah AS kemudian memperlambat persetujuan transfer sampai perintah eksekutif yang dikeluarkan Presiden Joe Biden memberi mereka kewenangan hukum untuk memblokirnya tanpa batas, kata sumber-sumber itu.
Seorang juru bicara New York Fed menolak berkomentar mengenai pemegang rekening tertentu. Departemen Keuangan AS juga menolak berkomentar.
Upaya tersebut, yang belum pernah dilaporkan sebelumnya, terjadi setelah militer Myanmar menempatkan gubernur bank sentral baru dan menahan para pejabat reformis selama kudeta di sana.
Ini menandai upaya nyata para jenderal Myanmar untuk membatasi sanksi-sanksi internasional setelah mereka menahan para pejabat terpilih, termasuk pemimpin de facto Aung San Suu Kyi, yang menang pemilu nasional pada November lalu. Militer merebut kekuasaan dengan mengeluarkan tuduhan kecurangan, klaim yang dibantah oleh komisi pemilihan umum.
Seorang juru bicara pemerintah militer Myanmar tidak menjawab panggilan telepon berulang kali untuk memintanya berkomentar. Reuters tidak dapat menghubungi para pejabat di bank sentral.
AS, Kanada, Uni Eropa dan Inggris telah mengeluarkan sanksi-sanksi baru setelah kudeta dan tindakan keras militer terhadap demonstran yang menimbulkan korban jiwa. PBB, Kamis (4/3), menyatakan sedikitnya 54 orang tewas sejak kudeta. Lebih dari 1.700 orang telah ditahan, termasuk 29 wartawan.
Sewaktu mengumumkan perintah eksekutif baru yang memuluskan jalan bagi sanksi-sanksi terhadap para jenderal dan bisnis mereka, Biden pada 10 Februari lalu menyatakan AS mengambil langkah-langkah untuk mencegah para jenderal “memiliki akses tidak sepatutnya” ke dana $1 miliar milik pemerintah Myanmar. [uh/ab]
