AS menyatakan menghentikan beberapa program bantuan asing di Kamboja dan memberlakukan larangan visa terhadap sejumlah individu yang disebutnya melemahkan demokrasi, setelah Partai Rakyat Kamboja (CPP) menyatakan menang telak dalam pemilu pada Minggu (23/7).
Juru bicara Departemen Luar Negeri Matthew Miller mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Washington “risau” karena tanpa lawan yang layak yang dihadapi CPP pimpinan PM Hun Sen, pemilu itu “tidak bebas dan tidak adil.”
“Menjelang pemilu, pihak berwenang Kamboja terlibat dalam pola ancaman dan gangguan terhadap lawan-lawan politik, media dan masyarakat sipil yang melemahkan semangat konstitusi negara dan kewajiban internasional Kamboja,” kata Miller.
“Sebagai tanggapan, AS telah mengambil langkah-langkah untuk memberlakukan pembatasan visa terhadap individu-individu yang melemahkan demokrasi, dan menghentikan beberapa program bantuan asing tertentu,” lanjutnya.
Miller meminta otoritas Kamboja untuk memulihkan demokrasi multipartai yang sejati, mengakhiri pengadilan berlatar belakang politik dan membalikkan vonis bersalah terhadap pengkritik pemerintah serta membiarkan media independen beroperasi tanpa campur tangan untuk “meningkatkan posisi internasional negara itu.”
Hun Sen, orang kuat yang telah memerintah Kamboja selama 38 tahun, telah menepis kekhawatiran Barat mengenai kredibilitas pemilu. Ia juga bertekad untuk mencegah penghalang apa pun dalam transisi yang diaturnya secara cermat ke penerus yang telah ia tetapkan yakni putra sulungnya, Hun Manet. [uh/ab]
Forum