Dalam laporan pertamanya mengenai penyelundupan di seluruh dunia, Amerika Serikat mengkritik Thailand sebagai pusat penyiksaan buruh. Namun 14 tahun kemudian, hasil laut yang ditangkap para buruh di atas kapal-kapal Thailand masih masuk ke dalam rantai pasokan toko-toko dan pasar-pasar swalayan Amerika besar.
AS belum memberlakukan aturan yang melarang impor barang-barang yang dibuat dengan kerja paksa sejak tahun 2000 karena ada celah signifikan, menurut kantor berita Associated Press.
AS juga tidak memberikan sanksi pada Thailand yang diberlakukan pada negara-negara lain dengan catatan perdagangan manusia yang lemah karena hubungan politik rumit yang termasuk kerjasama melawan terorisme.
Pertanyaan mengenai bagaimana berurusan dengan Thailand dan penyiksaan buruh akan dimunculkan dalam sidang kongres Rabu (22/4), menyusul investigasi AP yang menemukan ratusan pria dipukul, tidak diberi makan, dipaksa bekerja dengan upah kecil atau tidak sama sekali dan bahwan dikurung dalam kandang di desa Benjina yang terpencil di bagian timur Indonesia. Para kapten sebagian besar kapal di desa pulau itu adalah milik pengusaha Thailand.
Meski para pejabat di badan-badan federal tidak akan menjawab secara langsung mengapa aturan dan sanksi tidak diberlakukan, mereka menunjukkan bahwa Departemen Luar Negeri AS tahun lalu memasukkan Thailand ke daftar hitam sebagai salah satu pelanggar terburuk dalam laporannya mengenai perdagangan manusia di seluruh dunia.
Phil Robertson, wakil direktur Human Rights Watch untuk divisi Asia, mengatakan penderitaan sekitar 4.000 buruh paksa dalam industri makanan laut Thailand tidak dapat diabaikan lagi.
"Ada masalah-masalah dengan perdagangan manusia yang sistematis dan mengakar dalam armada perikanan Thailand selama lebih dari satu dekade, namun Washington jelas menganggap terlalu berat untuk menemukan apa yang sebenarnya terjadi dan tidak mengambil langkah untuk menghentikannya," ujarnya.
"Tidak ada yang dapat mengabaikannya lagi. Ini kasus ujian bagi Washington dan juga Bangkok."
