Amerika Serikat (AS), Jumat (19/4), menjatuhkan sanksi terhadap sekutu menteri keamanan nasional sayap kanan Israel dan dan dua entitas yang menggalang dana untuk pria Israel yang diduga terlibat dalam kekerasan terhadap pemukim. Tindakan ini merupakan langkah terbaru yang diarahkan kepada mereka yang dituduh Washington terlibat dalam eskalasi kekerasan di Tepi Barat yang diduduki Israel.atas eskalasi kekerasan di Tepi Barat yang diduduki Israel.
Tindakan sanksi ini, bersama dengan sanksi yang telah diberlakukan terhadap lima pemukim dan dua pos terdepan pada tahun ini, menunjukkan tingkat kefrustrasian yang semakin meningkat dari pihak AS terhadap kebijakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
Langkah yang diambil itu termasuk membekukan aset-aset pemukim yang menjadi target, serta melarang warga AS berurusan dengan mereka. Dampaknya juga terasa bagi dua organisasi yang menggalang dana untuk mendukung pemukim yang dituduh melakukan kekerasan dan telah menjadi sasaran sanksi sebelumnya, demikian pernyataan dari Departemen Keuangan.
Langkah-langkah yang diambil oleh pemerintahan Biden terhadap pemukim Israel mengecewakan anggota sayap kanan koalisi pemerintahan Netanyahu yang mendukung perluasan pemukiman Yahudi. Mereka juga berharap pada akhirnya akan terjadi aneksasi Tepi Barat, di mana Palestina menginginkan terbentuknya sebuah negara di masa depan.
Situasi tersebut terjadi saat hubungan antara Washington dan sekutunya Israel menjadi kompleks, dipicu oleh konflik di Gaza. Di samping itu, pemerintahan Biden menekankan pentingnya Israel untuk menahan diri dalam merespons serangan balasan dari Iran.
Pemerintah AS menerapkan sanksi terhadap Ben-Zion Gopstein, pendiri dan pemimpin kelompok sayap kanan Lehava. Kelompok tersebut menentang asimilasi Yahudi dengan non-Yahudi dan melakukan agitasi terhadap orang Arab atas nama agama dan keamanan nasional. Gopstein mengklaim bahwa Lehava memiliki 5.000 anggota.
Juru bicara Departemen Luar Negeri Matthew Miller mengatakan anggota kelompok tersebut terlibat dalam “kekerasan yang mengganggu stabilitas yang berdampak pada Tepi Barat.”
“Di bawah kepemimpinan Gopstein, Lehava dan anggotanya terlibat dalam tindakan atau ancaman kekerasan terhadap warga Palestina, sering kali menargetkan wilayah sensitif atau bergejolak,” kata Miller dalam sebuah pernyataan. Ia juga mengancam akan mengambil langkah-langkah tambahan jika Israel tidak bertindak untuk mencegah serangan ekstremis di tengah eskalasi kekerasan yang meningkat di Tepi Barat dalam beberapa hari terakhir.
Uni Eropa juga mengatakan pada Jumat (19/4) bahwa pihaknya setuju untuk mengambil sanksi terhadap Lehava dan kelompok lain yang terkait dengan pemukim yang melakukan kekerasan.
Juru bicara kedutaan Israel di Washington tidak segera menanggapi permintaan komentar.
Gopstein, tokoh Israel paling terkemuka yang menjadi sasaran sanksi AS, adalah rekan dekat dan memiliki hubungan keluarga dengan Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir, yang juga tinggal di pemukiman Tepi Barat.
Ben-Gvir, seperti Gopstein, merupakan murid dari mendiang Meir Kahane, seorang rabi ultranasionalis. Pemerintah AS menetapkan Gerakan Kach yang dipimpinnya sebagai organisasi teroris global yang ditargetkan secara khusus.
Ben-Gvir pada Jumat mengecam apa yang disebutnya sebagai pelecehan terhadap Lehava dan “para pemukim kita tercinta yang tidak pernah terlibat dalam terorisme atau menyakiti siapa pun.” Ia menyebut tuduhan terhadap mereka sebagai “pencemaran nama baik” yang dilakukan oleh kelompok-kelompok Palestina dan kaum anarkis.
“Saya menyerukan kepada negara-negara Barat untuk berhenti bekerja sama dengan antisemit ini dan mengakhiri kampanye penganiayaan terhadap para perintis pemukim Zionis,” kata Ben-Gvir dalam sebuah pernyataan yang dirilis oleh kantornya.
Penggalangan Dana
Sejak perang Timur Tengah meletus pada 1967, Israel menguasai Tepi Barat Sungai Yordan, yang diharapkan oleh Palestina sebagai inti dari negara merdeka mereka. Israel membangun pemukiman Yahudi di wilayah itu, yang sebagian besar negara menganggapnya ilegal. Meskipun demikian, Israel membantah klaim ini dan mengacu pada hubungan sejarah dan religius dengan tanah tersebut, termasuk referensi dalam Alkitab.
Pada Februari, pemerintahan Biden menyatakan bahwa penyelesaian tersebut tidak sesuai dengan hukum internasional. Hal ini menunjukkan adanya kembalinya AS ke kebijakan lama mengenai masalah ini, yang sebelumnya dibatalkan oleh pemerintahan Donald Trump.
Salah satu entitas yang dijadikan target adalah Mount Hebron Fund. Kelompok tersebut menginisiasi kampanye penggalangan dana online dan berhasil mengumpulkan dana sebesar $140.000 untuk pemukim Yinon Levi. Departemen Keuangan menyatakan bahwa Levi dijatuhi sanksi pada 1 Februari karena memimpin sekelompok pemukim yang menyerang warga sipil Palestina dan Badui, serta membakar rumah mereka, ladang, dan merusak harta benda mereka.
Entitas kedua, yaitu Shlom Asiraich, dilaporkan berhasil mengumpulkan $31.000 melalui situs penggalangan dana untuk David Chai Chasdai. AS menjatuhkan sanksi kepada Chasdai karena memulai dan memimpin kerusuhan yang meliputi pembakaran kendaraan dan bangunan, serta menyebabkan kerusakan properti di kota Huwara, Palestina. Insiden tersebut juga mengakibatkan kematian seorang warga sipil Palestina. [ah/ft]
Forum