Washington menjatuhkan sanksi terhadap kelompok Israel karena melakukan serangan terhadap konvoi bantuan kemanusiaan untuk warga sipil yang tengah mengalami kelaparan di Gaza, menurut sejumlah pejabat pada Jumat (14/6). Tindakan tersebut merupakan langkah terbaru dalam upaya Amerika Serikat (AS) untuk menargetkan pihak-pihak yang dianggap mengancam prospek perdamaian antara Israel dan Palestina.
Sanksi tersebut ditujukan kepada Tsav 9, sebuah kelompok yang terkait dengan tentara cadangan Israel dan pemukim Yahudi di Tepi Barat yang diduduki. Kelompok tersebut diketahui menghalangi, mengganggu, dan merusak pengiriman bantuan.
Menurut kementerian kesehatan di wilayah tersebut, selama delapan bulan terakhir, warga Palestina membutuhkan bantuan mendesak akibat invasi dan serangan udara yang dilakukan Israel, yang menyebabkan kematian sedikitnya 37.000 orang. Meskipun Israel dituduh menghambat bantuan, tetapi mereka menepis tudingan tersebut.
Elemen sayap kanan di pemerintahan Israel, yang memiliki hubungan dengan gerakan pemukim, menentang usaha Presiden AS Joe Biden untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas. Melalui gencatan senajata tersebut tersebut, pertempuran di Gaza yang dimulai setelah serangan Hamas terhadap Israel selatan pada 7 Oktober, diharapkan dapat diakhiri. Menurut perhitungan Israel, konflik tersebut merenggut 1.200 nyawa.
Sanksi keuangan ini akan diterapkan berdasarkan perintah eksekutif yang ditandatangani oleh Biden pada bulan Februari terkait kekerasan di Tepi Barat. Perintah tersebut sebelumnya digunakan untuk memberlakukan pembatasan keuangan terhadap pemukim Yahudi yang terlibat dalam serangan terhadap warga Palestina serta kelompok militan Palestina.
Tsav 9 telah terdaftar sebagai sasaran sanksi di situs web Kantor Pengendalian Aset Asing Departemen Keuangan pada Jumat. Reuters adalah yang pertama melaporkan mengenai sanksi tersebut.
“Kami menggunakan wewenang untuk memberikan sanksi kepada aktor-aktor yang semakin beragam, menargetkan individu dan entitas yang mengancam perdamaian, keamanan dan stabilitas Tepi Barat tanpa memandang agama, etnis atau lokasi,” kata Aaron Forsberg, Direktur Kantor Kebijakan dan Implementasi Sanksi Departemen Luar Negeri AS kepada Reuters.
Pada 13 Mei, anggota Tsav 9 menjarah dan kemudian membakar dua truk bantuan di dekat kota Hebron, Tepi Barat.
Tsav 9 mengatakan setelah insiden 13 Mei, pihaknya menghentikan bantuan tersebut untuk mencegah pasokan itu mencapai Hamas. Kelompok itu bahkanmenuduh pemerintah Israel memberikan “hadiah” kepada Hamas. Tsav 9 sendiri merupakan bahasa Ibrani yang berarti Order 9, merujuk pada perintah pemanggilan pasukan cadangan militer Israel.
“Selama berbulan-bulan, individu dari Tzav 9 telah berulang kali berupaya menggagalkan pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza, termasuk dengan memblokir jalan, terkadang dengan kekerasan, di sepanjang rute mereka dari Yordania ke Gaza, termasuk transit di Tepi Barat,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS Matthew Miller dalam sebuah pernyataan.
“Mereka juga merusak truk bantuan dan membuang bantuan kemanusiaan yang menyelamatkan jiwa ke jalan,” tulisnya.
Tindakan ini akan memblokir semua aset yang dimiliki oleh kelompok tersebut di bawah yurisdiksi AS dan juga melarang warga AS untuk melakukan segala bentuk transaksi dengan kelompok tersebut.
Pekan ini, Democracy for the Arab World Now (DAWN), sebuah organisasi hak asasi manusia yang berbasis di AS, mengajukan permintaan kepada AS untuk memberlakukan sanksi terhadap Tsav 9. Mereka menyatakan bahwa Tsav 9 mengumpulkan dana dari perusahaan-perusahaan Israel serta organisasi nirlaba Israel dan AS.
DAWN mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa kelompok main hakim sendiri tersebut telah menikmati impunitas dari pemerintah Israel.
Warga Palestina dan kelompok hak asasi manusia menuduh pihak militer dan polisi Israel sengaja tidak melakukan intervensi ketika pemukim menyerang warga Palestina di Tepi Barat.
Israel menangkap empat orang yang terlibat dalam serangan 13 Mei, termasuk seorang anak di bawah umur, menurut pengacara.
“Kami akan terus menggunakan semua perangkat yang kami miliki untuk mendorong akuntabilitas bagi mereka yang mencoba melakukan atau melakukan tindakan keji tersebut,” kata Forsberg. “Kami telah mengangkat masalah ini di semua tingkat Pemerintahan Israel dan kami berharap pemerintah Israel akan melakukan hal yang sama.” [ah/ft]
Forum