Amerika Serikat (AS) mengecam larangan Twitter Nigeria yang terus berlanjut di negara itu, dengan mengatakan tindakan itu "tidak memiliki tempat dalam demokrasi."
“Kebebasan berekspresi dan akses untuk mendapat informasi baik online maupun offline adalah dasar bagi masyarakat demokratis yang sejahtera dan aman,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri, Ned Price, Kamis (10/6), dalam sebuah pernyataan yang menyerukan negara Afrika itu untuk mencabut penangguhan Twitter-nya.
Ia mengatakan AS “mengecam penangguhan Twitter yang sedang dilakukan pemerintah Nigeria dan ancaman berikutnya untuk menangkap dan menuntut warga Nigeria yang menggunakan Twitter.
AS juga khawatir Komisi Penyiaran Nasional Nigeria memerintahkan agar semua lembaga kepenyiaran televisi dan radio berhenti menggunakan Twitter.
Akhir pekan lalu, AS bergabung dengan Uni Eropa, Inggris, Irlandia dan Kanada dalam mengecam tindakan Nigeria. Pemerintah Abuja melarang Twitter tanpa batas waktu yang ditentukan setelah perusahaan media sosial AS menghapus cuitan dari akun Presiden Muhammadu Buhari karena melanggar aturannya.
Cuitan Buhari mengacu pada perang saudara di negara itu empat dekade lalu yang memperingatkan mengenai kerusuhan baru-baru ini, merujuk pada "mereka yang berperilaku buruk" dalam kekerasan di bagian tenggara negara itu.
Para pejabat di sana menuduh kelompok separatis yang dilarang IPOB melakukan serangan terhadap polisi dan kantor pemilihan.
“Kami yang berada di lapangan selama 30 bulan, merasakan perang, akan memperlakukan mereka dengan bahasa yang mereka pahami,” tulis presiden di Twitter.
Kantor Buhari membantah penangguhan Twitter sebagai balasan atas penghapusan cuitan itu.
"Ada banyak masalah terkait platform media sosial di Nigeria, di mana informasi yang salah dan berita palsu yang menyebar melalui platform tersebut telah menyebabkan dampak kekerasan di dunia nyata," kata juru bicara kepresidenan, Garba Shehu, dalam pernyataan.
Shehu mengatakan penghapusan cuitan Buhari itu "mengecewakan" dan bahwa "perusahaan teknologi besar harus melakukan tanggung jawab mereka."
Twitter mengatakan sedang berupaya memulihkan jaringan media sosial di Nigeria , tetapi pejabat pemerintah memperingatkan mereka akan mengadili para pelanggar. [my/pp]
