Pemerintahan Presiden Joe Biden berencana untuk mempercepat pemrosesan pencari suaka di perbatasan AS-Kanada sebagai respons terhadap peningkatan signifikan penyeberangan migran.
Juru bicara Departemen Keamanan Dalam Negeri mengonfirmasi melalui email kepada VOA bahwa akan ada dua perubahan dalam proses suaka di perbatasan utara. Mereka juga menekankan bahwa departemen tersebut terus menegakkan undang-undang imigrasi AS dan memberikan konsekuensi keras bagi individu non-warga negara yang tidak memiliki dasar hukum untuk tetap tinggal di AS.
“Departemen Keamanan Dalam Negeri dengan hati-hati meninjau implementasi Perjanjian Negara Ketiga yang Aman dengan Kanada dan menyimpulkan bahwa hal ini dapat menyederhanakan proses di perbatasan tanpa memengaruhi kemampuan individu non-warga negara untuk memiliki akses terhadap prosedur yang lengkap dan adil untuk menentukan klaim suaka atau perlindungan sementara yang setara,” kata juru bicara itu.
CBS News melaporkan rencana tersebut sebelum departemen itu mengonfirmasi rinciannya dengan VOA. Perubahan kebijakan tersebut dijadwalkan mulai berlaku pada Rabu (14/8).
Perubahan pertama akan mengharuskan para migran untuk menunjukkan dokumen, kesaksian, dan bukti kredibel lainnya ketika petugas suaka AS menyaring mereka untuk menentukan apakah mereka patuh pada perjanjian tersebut.
Sebelumnya, para migran dapat menunda pemeriksaan sementara mereka mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk membuktikan bahwa mereka memenuhi syarat untuk mendapatkan pengecualian.
“Petugas suaka hanya akan mempertimbangkan bukti dokumen yang tersedia pada saat TSI (Threshold Screening Interview),” tulis juru bicara Departemen Keamanan Dalam Negeri.
Perubahan kedua adalah mengurangi waktu yang dimiliki migran untuk berkonsultasi dengan pengacara. Mulai Rabu, para migran memiliki waktu minimal empat jam untuk mendapatkan bantuan hukum sebelum wawancara pertama mereka terkait suaka. Departemen itu melakukan perubahan serupa di perbatasan AS-Meksiko pada bulan Juni dalam sebuah langkah yang bertujuan membatasi permintaan suaka di sana.
Perjanjian Suaka Negara Ketiga yang Aman antara AS dan Kanada pertama kali ditandatangani pada tahun 2002 dan diperluas pada tahun 2023. Perjanjian tersebut memberikan tanggung jawab untuk memproses klaim suaka ke negara tempat pencari suaka pertama kali tiba.
Mereka yang terkena dampak Perjanjian Negara Ketiga yang Aman harus menunjukkan bahwa mereka pertama kali meminta suaka di Kanada ketika memasuki AS dari negara tersebut. Jika tidak, mereka dapat dikirim kembali ke Kanada kecuali mereka memenuhi syarat untuk mendapatkan pengecualian. Anak-anak tanpa pendamping dan migran yang memiliki kerabat di AS dikecualikan dari perjanjian ini.
Demikian pula, mereka yang menyeberang ke Kanada dari AS, dan termasuk dalam perjanjian ini, dapat dikembalikan ke AS oleh pihak berwenang Kanada. Juru bicara Departemen Keamanan Dalam Negeri mengatakan perubahan itu diharapkan dapat membantu pejabat imigrasi AS memproses dan mengeluarkan migran lebih cepat di sepanjang perbatasan utara sepanjang 8.890 kilometer, di mana jumlah migran meningkat tahun ini.
Pada tahun fiskal 2024, agen Patroli Perbatasan AS menemukan 16.469 migran yang melintasi perbatasan AS-Kanada secara ilegal. Jumlah tersebut naik dari 10,021 pada tahun fiskal 2023 dan 2,238 pada tahun 2022. [ab/lt]
Forum