Badan-badan pemerintah AS, Kamis (23/4), memperketat aturan mengenai program pinjaman darurat untuk bisnis kecil dan memberi perusahaan-perusahaan besar waktu dua minggu untuk mengembalikan dana yang mereka terima setelah terjadi kehebohan publik.
Perusahaan-perusahaan besar yang secara tidak layak menerima dana dalam Program Perlindungan Upah (PPP) memiliki waktu hingga 7 Mei untuk mengembalikan dana tersebut kepada Kantor Usaha Kecil AS (SBA), demikian pernyataan Departemen Keuangan dalam pedoman yang diperbarui.
Kebijakan itu menyusul kemarahan atas berita bantuan yang sedianya diperuntukkan bagi bisnis kecil dan para pekerjanya, yang dalam waktu dua minggu kehabisan dana, diberikan sebagai pinjaman kepada perusahaan-perusahaan besar, termasuk beberapa diantaranya yang terdaftar di pasar saham.
Pemohon program itu "harus menyatakan dengan itikad baik bahwa permintaan pinjaman PPP mereka diperlukan," kata pedoman itu, tetapi terserah kepada perusahaan, bukan bank untuk menentukan apakah mereka bisa mengakses sumber pendanaan lain.
"Kecil kemungkinannya perusahaan publik dengan nilai pasar besar dan akses ke pasar modal bisa membuat sertifikasi yang diperlukan dengan itikad baik, dan perusahaan semacam itu harus siap untuk menunjukkan kepada kantor SBA, berdasarkan permintaan, dasar untuk sertifikasinya, " kata pedoman itu.
Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin, Selasa memperingatkan perusahaan yang mengeksploitasi celah dalam program itu akan menghadapi "konsekuensi."
Kongres siap untuk menyetujui $ 320 miliar lagi dana untuk program ini setelah tahap awal $ 349 miliar diserap sepenuhnya dalam waktu kurang dari dua minggu. [my/ii]
