Amerika Serikat dilaporkan tidak akan memberikan suaranya dalam pemungutan suara Majelis Umum PBB yang menyerukan diakhirinya embargo perdagangan terhadap Kuba yang sudah lama berlaku.
Selama hampir seperempat abad, pada pertemuan tahunan Majelis Umum, Kuba selalu mengangkat isu mengenai resolusi yang mempertanyakan undang-undang sebuah negara yang mempengaruhi kedaulatan dan perdagangan bebas negara-negara lain.
Selama dua tahun terakhir, hanya Amerika dan Israel yang menentang resolusi itu.
Namun, hubungan Amerika dan Kuba telah mengalami perubahan dramatis sejak pemungutan suara terakhir pada bulan Oktober 2014. Juli lalu, kedua pemerintah mengakhiri 54 tahun permusuhan dan sepakat untuk kembali menjalin hubungan diplomatik.
Kedubes Amerika di Havana dan Kedubes Kuba di Washington kemudian kembali dibuka, dan Presiden Amerika Barack Obama secara terbuka mendesak Kongres untuk mencabut embargo tersebut.
Sejauh ini, para legislator di Kongres yang dikontrol Partai Republik tidak mengambil langkah besar untuk menyetujuinya. Kenyataan ini mendorong presiden, pekan lalu, untuk mengatakan bahwa pemerintahnya akan meninjau setahap demi setahap peluang untuk meringankan efek embargo tersebut sementara embargo terus diberlakukan.
Kantor berita Associated Press, yang mengutip empat pejabat pemerintahan yang dirahasiakan namanya, melaporkan hari Senin (21/9), Amerika mempertimbangkan untuk tidak memberi suara menentang resolusi Majelis Umum yang baru mengenai embargo itu jika isinya berubah secara signifikan dari versi-versi sebelumnya.
Para pejabat itu mengatakan, keputusan tidak akan dibuat sebelum melihat versi terbaru, namun mengambil sikap abstain merupakan pesan jelas terhadap Kongres mengenai komitmen presiden untuk mengakhiri embargo itu. [ab]
