Duta Besar Amerika untuk PBB Samantha Power mengatakan Amerika dan Rusia telah mencapai kesepakatan mengenai rancangan resolusi yang menuntut Suriah menyerahkan senjata kimianya.
Dubes Power mengatakan rancangan itu menyatakan senjata kimia Suriah sebagai ancaman bagi perdamaian dan keamanan internasional. Rancangan resolusi itu nantinya secara hukum mewajibkan Suriah melenyapkan senjata kimianya.
Dewan Keamanan PBB dijadwalkan mengadakan pertemuan tertutup Kamis malam guna membahas rancangan itu, tetapi para diplomat mengatakan pemungutan suara kemungkinan tidak bisa dilakukan pada waktu itu.
Tidak ada rincian lain mengenai draft itu. Tetapi Menteri Luar Negeri Prancis Laurent Fabius Kamis pagi mengatakan draft itu akan mencakup kemungkinan sanksi atau tindakan militer jika Suriah gagal memenuhi kewajibannya.
Menlu Perancis Laurent Fabius, yang ikut menghadiri pertemuan lima negara anggota tetap DK PBB yang mempunyai hak veto, hari Kamis (26/9) mengatakan bahwa “tiga tuntutan Perancis telah dipenuhi” dalam rancangan resolusi itu.
Fabius mengatakan, teks resolusi DK PBB itu akan mencakup referensi pada Piagam PBB Pasal VII, yang mengotorisasi kemungkinan tindakan lebih lanjut bagi ketidakpatuhan. Rusia – sekutu utama Presiden Suriah Bashar al-Assad – telah menolak referensi pada Pasal VII, yang termasuk tindakan militer dan non-militer untuk menegakkan berbagai keputusan.
Sementara itu, Presiden Amerika Barack Obama awal bulan ini mengatakan bahwa ancaman militer Amerika menekan Presiden Suriah Bashar al-Assad untuk menyetujui rencana Rusia untuk menyerahkan senjata kimianya di bawah pengawasan internasional.
Dubes Power mengatakan rancangan itu menyatakan senjata kimia Suriah sebagai ancaman bagi perdamaian dan keamanan internasional. Rancangan resolusi itu nantinya secara hukum mewajibkan Suriah melenyapkan senjata kimianya.
Dewan Keamanan PBB dijadwalkan mengadakan pertemuan tertutup Kamis malam guna membahas rancangan itu, tetapi para diplomat mengatakan pemungutan suara kemungkinan tidak bisa dilakukan pada waktu itu.
Tidak ada rincian lain mengenai draft itu. Tetapi Menteri Luar Negeri Prancis Laurent Fabius Kamis pagi mengatakan draft itu akan mencakup kemungkinan sanksi atau tindakan militer jika Suriah gagal memenuhi kewajibannya.
Menlu Perancis Laurent Fabius, yang ikut menghadiri pertemuan lima negara anggota tetap DK PBB yang mempunyai hak veto, hari Kamis (26/9) mengatakan bahwa “tiga tuntutan Perancis telah dipenuhi” dalam rancangan resolusi itu.
Fabius mengatakan, teks resolusi DK PBB itu akan mencakup referensi pada Piagam PBB Pasal VII, yang mengotorisasi kemungkinan tindakan lebih lanjut bagi ketidakpatuhan. Rusia – sekutu utama Presiden Suriah Bashar al-Assad – telah menolak referensi pada Pasal VII, yang termasuk tindakan militer dan non-militer untuk menegakkan berbagai keputusan.
Sementara itu, Presiden Amerika Barack Obama awal bulan ini mengatakan bahwa ancaman militer Amerika menekan Presiden Suriah Bashar al-Assad untuk menyetujui rencana Rusia untuk menyerahkan senjata kimianya di bawah pengawasan internasional.
