Amerika Serikat (AS), Senin (22/3), mengumumkan sanksi terhadap dua orang dan dua entitas yang terkait dengan militer Myanmar.
Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan Departemen Keuangan, pemerintah AS mengatakan, sanksi-sanksi ini adalah akibat kampanye kekerasan dan intimidasi berkelanjutan yang dilakukan pemerintah Myanmar terhadap para pengunjuk rasa damai dan masyarakat madani.
Belum ada komentar dari pemerintah di Myanmar yang juga dikenal sebagai Birma.
Militer mengambil alih kekuasaan lewat kudeta pada 1 Februari, menggulingkan pemerintahan sipil, dan menahan pemimpin de facto Aung San Suu Kyi serta pejabat tinggi lainnya.
“Sejak itu, polisi Birma telah terlibat dalam tindak kekerasan terhadap pemrotes pro-perdamaian,” demikian bunyi pernyataan itu.
Salah satu yang dikenakan sanksi adalah Than Hlaing. Menurut Departemen Keuangan, dia diangkat menjadi kepala polisi dan deputi menteri dalam negeri pada 2 Februari.
“Di bawah kepemimpinan Than Hlaing, polisi Birma telah melakukan serangan terhadap pengunjuk rasa damai mulai dengan meriam air, peluru karet, dan gas air mata, hingga penggunaan peluru tajam. Eskalasi ini memuncak setelah polisi membunuh pengunjuk rasa damai di seluruh Birma pada 14 Maret 2021, termasuk 37 di Hlaingthaya, Rangoon,” demikian bunyi pernyataan itu.
Letnan Jenderal Aung Soe juga dikenakan sanksi. Menurut Departemen Keuangan, dia adalah panglima Operasi Khusus dan melapor langsung ke Panglima Tertinggi Jenderal Ming Aung Hlaing. [jm/ka]
