Penarikan pasukan penjaga perdamaian PBB dari Republik Demokratik Kongo (DRC), yang disarankan pemerintah setempat dilakukan setelah pemilu bulan Desember, akan terlalu dini untuk dilakukan, ujar Amerika Serikat memperingatkan pada Senin (26/6).
“Penarikan mendadak MONUSCO kemungkinan akan meninggalkan kekosongan keamanan yang tidak dapat diisi oleh otoritas negara bagian,” kata wakil duta besar Robert Wood. Ia menambahkan, penarikan pasukan akan menyebabkan lebih banyak aktivitas kelompok bersenjata. MONUSCO adalah akronim dari nama pasukan tersebut.
Pernyataan Woods dalam pertemuan Dewan Kemanan PBB yang membahas situasi di DRC disampaikan ketika misi PBB di seantero benua Afrika dihadapkan pada seruan pengusiran dari pejabat pemerintahan dan para pengunjuk rasa.
Misi PBB di negara yang sebelumnya bernama Zaire itu dikritik warga setempat, ketika aksi kekerasan kelompok-kelompok bersenjata terus terjadi di DRC timur yang kaya sumber daya alam.
Aksi protes yang sarat kekerasan terhadap MONUSCO bermunculan, karena pasukan itu dituduh gagal melindungi warga sipil.
Akhir pekan ini PBB akan mempertimbangkan untuk melakukan pemungutan suara tentang kelanjutan misi pasukan penjaga perdamaiannya di Mali, setelah Menteri Luar Negeri Mali Abdoulaye Diop meminta penarikan pasukan “tanpa penundaan”, sambil mencela kegagalan pasukan PBB dalam menghadapi tantangan keamanan.
PBB kemungkinan akan menyetujui permintaan Mali, menurut sumber-sumber diplomatik.
“Seperti yang kami sampaikan berulang kali, MONUSCO tidak boleh – tidak seharusnya – tetap berada di DRC sampai batas waktu yang tidak ditentukan,” ujar Wood.
“Tapi ada konsensus luas bahwa pemerintah DRC tidak akan memenuhi tolok ukur yang disepakatinya sebagai syarat minimum penarikan mundur MONUSCO pada akhir tahun 2023.”
Pada 2020, Dewan Keamanan menyetujui sebuah rencana untuk melakukan penarikan bertahap di DRC, menetapkan parameter untuk mengalihkan tanggung jawab pasukan PBB ke pasukan Kongo.
Akhir tahun lalu, dewan menyetujui masa perpanjangan misi MONUSCO.
Pada saat yang sama, dewan juga meminta Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk mempresentasikan pada bulan Juli opsi-opsi untuk rekonfigurasi MONUSCO.
Sejak tahun 1999, MONUSCO adalah salah satu misi PBB yang paling penting dan paling mahal yang pernah dilakukan.
Kinshasa telah menyarankan penarikan mundur pasukan PBB tersebut setelah pemilihan umum bulan Desember.
“Pemerintahan saya terus melakukan dialog yang konstruktif dengan MONUSCO untuk menentukan rencana transisi,” kata Georges Nzongola-Ntalaja, duta besar DRC untuk PBB, pada Senin (26/6).
“Visinya adalah untuk berkonsentrasi pada tonggak-tonggak yang diperlukan untuk memenuhi syarat keamanan minimum – sebuah awal dari penarikan pasukan yang baik.” [rd/jm]
Forum