AS mengatakan pada Senin (20/9) bahwa UU melawan "ekstremisme" di Rusia mencegah pihak-pihak yang beroposisi untuk mendapat peluang yang adil dalam pemilu parlemen.
"Digunakannya UU untuk menyatakan "organisasi ekstremis," "agen-agen asing," dan "organisasi yang tidak dikehendaki" sangat membatasi pluralisme politik dan mencegah rakyat Rusia mempraktikkan hak-hak sipil dan politiknya," kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price dalam pernyataan Senin (20/9).
"Selain itu, kami tidak mengakui penyelenggaraan pemilu Rusia di wilayah Ukraina dan menegaskan dukungan kuat kami bagi integritas wilayah dan kedaulatan Ukraina," tambah Price.
Partai yang dipimpin Presiden Vladimir Putin mengklaim kemenangan besar dalam pemilu. Sedangkan banyak politisi yang mendukung pemimpin oposisi yang dipenjara, Alexey Navalny, dilarang untuk mencalonkan diri.
Inggris juga mengatakan Senin (20/9) bahwa dilarangnya politisi yang beroposisi untuk mencalonkan diri, dan intimidasi pemilih, tidak sesuai dengan komitmen internasional Rusia yaitu pemilu yang bebas dan adil.
"Upaya yang dilakukan pihak berwenang Rusia untuk mengesampingkan masyarakat madani, membungkam media independen dan mengecualikan kandidat yang beroposisi untuk berpartisipasi dalam pemilu, merongrong pluralitas politik dan berlawanan dengan komitmen internasional yang telah dipegang Rusia," kata Kantor Luar Negeri Inggris dalam pernyataan Senin (20/9).
Di dalam Rusia, banyak kandidat dalam partai-partai yang beroposisi dengan partainya Putin mengklaim bahwa pemilu telah dicurangi. Di sedikitnya 15 distrik, para kandidat oposisi yang awalnya unggul dalam penghitungan, akhirnya kalah ketika suara elektronik dihitung. [vm/ka]
