Upacara pengambilan sumpah untuk menjadi warga negara baru Australia diadakan untuk pertama kali pada 1949. Sejak itu jutaan migran berjanji setia pada tanah air baru mereka. Tetapi pemerintah mengatakan data sensus menunjukkan sekitar satu juta orang di Australia, atau sekitar empat persen dari jumlah penduduk, tidak berbicara bahasa Inggris atau memiliki keterampilan dasar untuk memahami bahasa nasional itu.
Oktober lalu, undang-undang baru untuk mengadakan ujian bahasa Inggris yang sulit bagi migran tidak disetujui parlemen, tetapi Perdana Menteri Malcolm Turnbull menghidupkan kembali rencana tersebut.
"Kunci bagi keberhasilan integrasi ke dalam komunitas Australia, bagi keberhasilan ekonomi, bagi semua kesuksesan, keberhasilan sosial, adalah mampu berbahasa Inggris," kata Turnbull.
Selama lebih dari 10 tahun, orang yang ingin menjadi warga Australia, harus lulus tes pengetahuan umum tentang rakyat Australia, tradisi dan institusi demokrasinya.
"Penduduk Asli Australia adalah Aborigin dan Torres Strait Islander. Mereka adalah penghuni pertama Australia."
Menteri Kewarganegaraan dan Urusan Multikultural Alan Tudge mengatakan dibutuhkan ujian bahasa yang lebih sulit.
"Menurut saya, salah satu hal yang lebih penting dalam hal ini adalah bahasa Inggris. Dan kita perlu memastikan, demi kepentingan migran dan kebersamaan sosial, bahwa ada bahasa persatuan dalam masyarakat, bahwa perekat itu sangat penting bagi kebersamaan sosial,” kata Tudge.
“Kesuksesan besar multikultural Australia dibangun pada integrasi, bukan pada asimilasi, di mana kita harus membuang asal-usul kita, tetapi tidak juga pemisahan di mana masyarakat saling berdampingan. Tetapi integrasi di mana kita saling melebur, saling belajar, bekerja sama, berbagi pengalaman," tambahnya.
Bahasa Arab termasuk di antara lebih dari 300 bahasa yang digunakan dalam keluarga di Australia. Yang paling banyak digunakan setelah bahasa Inggris adalah Mandarin.
Pemerintah mengatakan, para migran harus menguasai bahasa Inggris percakapan untuk lulus tes baru itu, tetapi Jamal Daoud dari Jaringan Keadilan Sosial khawatir, persyaratannya terlalu tinggi.
Yang menjadi perdebatan bukanlah apakah warga negara baru harus mempelajari bahasa itu, tetapi seberapa mahir penguasaan mereka akan bahasa tersebut.
Australia menginginkan warga barunya tidak hanya menguasai bahasa negara itu tetapi juga nilai-nilainya, seperti menghormati demokrasi, dan kesetaraan gender.
Pemerintah berencana memberlakukan undang-undang tes bahasa yang baru itu dalam beberapa minggu mendatang.[ka/al]
