Pemerintah Australia dan Indonesia telah mencapai kesepakatan baru mengenai bagaimana memanfaatkan operasi-operasi intelijen bersama di masa yang akan datang.
Kesepakatan yang dijadwalkan akan ditandatangani menteri luar negeri dari kedua negara, Kamis (28/8), di Bali tersebut dirancang untuk memperbaiki keretakan yang dipicu November lalu oleh tuduhan-tuduhan bahwa Australia menyadap ponsel-ponsel Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Ibu Negara Ani Yudhoyono dan delapan menteri dan pejabat negara pada 2009.
Dokumen kesepakatan yang berjudul "Pemahaman Bersama Australia-Indonesia Mengenai Tata Perilaku" tersebut adalah persyaratan dari Indonesia sebelum hubungan diplomatik dinormalisir.
Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop mengatakan kesepakatan tersebut merupakan lampiran dari Traktat Lombok mengenai keamanan bersama yang ditandatangani kedua negara pada 2006.
"Sesuai dengan traktat tersebut, kami menandatangani kesepakatan yang pada dasarnya mengatakan bahwa kami tidak akan menggunakan sumber-sumber daya intelijen untuk melukai kepentingan masing-masing, dan ini juga merupakan sarana untuk kerjasama intelijen yang lebih luas," ujar Bishop.
Australia tidak pernah mengukuhkan atau menyangkal tuduhan-tuduhan tersebut, dan tidak menawarkan jaminan publik bahwa negara itu tidak akan melakukan penyadapan lewat telepon lagi di masa yang akan datang.
Bishop mengatakan dalam pernyataan bahwa Australia ingin melanjutkan semua kerjasama dengan Indonesia pada bidang-bidang yang terhenti prosesnya karena tuduhan-tuduhan tersebut, yaitu intelijen, pertahanan dan kerjasama perlindungan perbatasan. (AP)
