Australia dan Selandia Baru, Selasa (23/3), menyambut keputusan Amerika Serikat, Uni Eropa, Kanada dan Inggris untuk bersama-sama menjatuhkan sanksi kepada para pejabat senior China atas pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di wilayah Xinjiang.
“Kami, masyarakat Australia dan Selandia Baru, memiliki keprihatinan yang sama dengan negara-negara itu,'' kata Menteri Luar Negeri Australia Marise Payne dan mitranya dari Selandia Baru Nanaia Mahuta dalam sebuah pernyataan bersama mereka.
“Hari ini, kami menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas, dan mengulangi seruan kami kepada China untuk memberikan akses yang berarti dan tidak terbatas ke Xinjiang bagi para pakar PBB, dan para pengamat independen lainnya, '' tambah pernyataan itu.
Pemerintah Australia dan pemerintah Selandia Baru menyatakan kembali keprihatinan besar mereka tentang meningkatnya jumlah laporan yang kredibel mengenai pelanggaran HAM yang parah terhadap etnis Uighur dan kelompok-kelompok minoritas Muslim lainnya di Xinjiang. Kedua negara itu sendiri belum menjatuhkan sanksi apapun.
Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab mengatakan langkah-langkah multinasional itu adalah bagian dari diplomasi intensif Inggris, Amerika Serikat, Kanada, dan 27 negara Uni Eropa untuk mengambil tindakan di tengah semakin banyaknya bukti pelanggaran HAM yang serius terhadap orang-orang Uighur.
Sanksi-sanksi yang akan segera dijatuhkan termasuk larangan perjalanan dan pembekuan aset terhadap empat pejabat tinggi China, kata Raab.
Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan dalam sebuah pernyataannya bahwa tanggapan bersama itu mengirimkan sinyal yang kuat kepada mereka yang melanggar HAM. Ia juga mengungkapkan bahwa AS akan mengambil tindakan lebih lanjut dan terkoordinasi dengan mitra-mitranya yang berpikiran sama. [ab/uh]
