Pemerintah Australia mengukuhkan, Kamis (9/9) bahwa mereka menolak untuk mengizinkan tujuan perubahan iklim tercantum dalam kesepakatan perdagangan bebas yang diusulkan dengan Inggris, sementara tekanan meningkat terhadap Australia untuk membuat komitmen yang lebih ambisius untuk mengurangi emisi karbon.
Perdana Menteri Scott Morrison mengatakan kesepakatan perdagangan yang sedang dinegosiasikan dengan Inggris bukanlah dokumen untuk menyertakan tujuan PBB untuk membatasi pemanasan global hingga 1,5 atau 2 derajat Celcius di atas suhu pra-industri.
"Itu bukan perjanjian iklim; itu adalah perjanjian perdagangan," kata Morrison. "Dalam perjanjian perdagangan, saya menangani masalah perdagangan. Dalam perjanjian iklim, saya menangani masalah iklim," tambahnya.
Mengutip sebuah email dari seorang pejabat Inggris yang tidak disebut namanya yang dikirim bulan lalu, kantor berita Sky News melaporkan, para menteri Inggris setuju tunduk pada tekanan Australia untuk tidak menyertakan komitmen mengikat perjanjian perubahan iklim Paris dalam kesepakatan perdagangan bilateral kedua negara. Laporan itu membuat marah pemerhati lingkungan yang mempertanyakan komitmen Inggris untuk membatasi emisi gas rumah kaca sebelum menjadi tuan rumah KTT iklim PBB, yang dikenal sebagai COP26, di Skotlandia pada November.
Pengurangan emisi adalah isu politik yang paling bermasalah di Australia, salah satu pengekspor batu bara dan gas alam cair terbesar di dunia. Negara ini juga merupakan salah satu penghasil emisi gas rumah kaca per kapita terbesar di dunia karena ketergantungannya yang besar pada pembangkit listrik tenaga batu bara.
Australia masih memegang janjinya pada tahun 2015 dalam konferensi iklim Paris untuk mengurangi emisi sebesar 26 persen hingga 28 persen di bawah tingkat 2005 pada tahun 2030 menjelang pembicaraan iklim di Glasgow. Pemerintah konservatif bertujuan mengurangi emisi ke nol bersih dan lebih disukai pada 2050, tetapi tidak akan berkomitmen untuk mencapai target itu. [ab/ka]
