Jalan Thailand kembali ke demokrasi mengalami kemunduran besar Minggu (6/9) ketika badan legislatif yang didukung militer menolak konstitusi baru yang diusulkan.
Dewan Reformasi Nasional menolak piagam yang diusulkan dengan suara 135 banding 105, dengan tujuh anggota abstain. Junta itu sekarang membentuk panitia baru yang akan memiliki enam bulan untuk menulis konstitusi baru, yang harus disetujui oleh badan legislatif sebelum dilakukan pemungutan pendapat rakyat (referendum.) Itu berarti pemilu kemungkinan besar tidak akan dilakukan sampai 2017. Junta itu awalnya telah menjadwalkan pemilu pada akhir 2016 jika piagam yang diusulkan telah disetujui oleh Dewan Reformasi Nasional.
Usulan konstitusi itu telah dikecam oleh hampir semua partai politik karena memungkinkan militer secara efektif tetap memegang kekuasaan. Mereka merujuk pada ketentuan yang menyerukan pembentukan sebuah panel dengan 23 anggota, yang didominasi oleh militer, yang akan mengambil kendali dari pemerintah yang terpilih secara demokratis bila negara dalam keadaan "krisis."
Militer Thailand telah berkuasa sejak Mei tahun lalu ketika menggulingkan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra dan menghapuskan konstitusi. Negara ini telah dicemari kerusuhan politik sejak kakak Yingluck, Thaksin Shinawatra, menjadi perdana menteri pada tahun 2001.
Thaksin sangat populer di kalangan warga miskin Thailand, tapi dibenci oleh kalangan elit kerajaan yang konservatif, dan akhirnya digulingkan oleh kudeta militer pada tahun 2006. Sejak itu kedua pihak telah bertukar kekuasaan, dan telah menggelar protes jalanan besar yang sesekali berubah menjadi rusuh dan menelan korban jiwa.
Bila disetujui, konstitusi baru itu akan menjadi yang ke-20 sejak Thailand beralih ke demokrasi pada tahun 1932.
