Presiden Joko Widodo melantik Kepala Lembaga Sandi Negara Mayor Jenderal Djoko Setiadi menjadi Kepala Badan Siber dan Sandi Negara, Rabu (3/1) di Istana Negara Jakarta.
Usai acara pelantikan, Djoko Setiadi menjelaskan Presiden Jokowi agar Badan Siber dan Sandi Negara tidak hanya bertugas melakukan pengamanan dunia siber di instansi Pemerintah, tetapi juga melindungi seluruh warganegara. Djoko Setiadi memastikan Badan Siber ini sejak didirikan dengan nama Lembaga Sandi Negara tidak berpihak pada kelompok politik tertentu.
"Pasti ada. Beliau mengarahkan bahwa kemampuan ini di samping untuk instansi Pemerintah juga ke BUMN, juga ke private dan ke warga negara. Kami berangkat dari Lembaga Sandi Negara yang didirikan sejak 1946 hingga hari ini kami tidak berpihak pada satu partai pun. Kami netral. Betul-betul tidak diatur oleh siapapun. Tujuan kami adalah untuk mengamankan dan membantu Pemerintah," jelas Djoko Setiadi.
Djoko Setiadi menjelaskan Badan Siber ini akan bersinergi dengan institusi kepolisian khususnya terkait kasus terorisme. Terkait kasus terorisme, Djoko Setiadi memastikan sel kelompok teroris di Indonesia sudah mempunyai kemampuan siber jaring komunikasi yang cukup baik.
"Kami nanti membantu Mabes Polri dalam rangka penanggulangan terorisme, tentunya ada sharing (informasi) nanti. Kami menggunakan teknologi yang terkini. Kiranya akan mampu mendeteksi, mampu mencari, apapun yang kami temukan. Ada, sudah pasti ada. Mereka (teroris) pasti sudah duluan masuk ke dunia siber ini. Mereka menggunakan komunikasi juga cukup baik, cukup rapat, kita untuk menembusnya harus hati-hati," lanjutnya.
Selain isu terorisme, Djoko Setiadi juga memastikan Badan Siber siap menghadapi serangan siber dari manapun.
"Pasti ada, pasti ada. Kami sudah menyiapkan segala-galanya. Artinya kalau ada serangan cyber dari manapun, ya kita juga harus menghadapi dengan teknologi," jelasnya.
Terkait masalah penindakan, Djoko Setiadi berharap Badan ini ke depannya juga mempunyai kewenangan di bidang penindakan hukum. "Nanti kita lihat undang-undangnya. Ini sedang disusun. Saya sih berharap bisa menindak. Karena kalau sudah ada badan cyber tidak bisa menindak ya percuma. Kita lihat perkembangan ke depan. Mestinya memang badan cyber mempunyai wewenang. Jadi bisa menindak langsung. Artinya bisa menangkap dan menindak," kata Djoko Setiadi.
Djoko Setiadi berpesan kepada semua kalangan agar lebih berhati-hati dan santun dalam beraktivitas di dunia siber. "Saya mengimbau kepada kawan-kawan, putra-putri bangsa Indonesia ini jangan terlalu memprotes, menjelek-jelekkan, ujaran-ujaran yang tidak pantas disampaikan saya rasa bisa pelan-pelan dikurangi."
Sementara itu, ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan yakin kehadiran Badan Siber dan Sandi Negara bisa mengurangi segala bentuk kejahatan dan fitnah di dunia siber Indonesia.
"Ya, tentu dunia seperti sekarang ini tidak terhindarkan lagi ya. Perlu ada lembaga seperti badan cyber ini sehingga bisa memonitor, bisa melihat. Tentu trennya bisa untuk perbaikan bangsa dan negara. Paling tidak yang memfitnah dan kejahatan cyber lainnya bisa dikurangi," kata Zulkifli Hasan.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo, Selasa (2/1) memastikan Badan Siber dan Sandi Negara menjadi lembaga yang siap mengantisipasi perkembangan cepat dunia siber.
"Ini adalah sebuah badan yang sangat penting. Ke depan sangat diperlukan oleh negara. Terutama dalam mengantisipasi perkembangan dunia cyber yang sangat cepat sekali," kata Presiden. [aw/uh]
