Pada minggu pertama menjabat sebagai presiden, Donald Trump telah menandatangani sejumlah dokumen yang menerapkan kebijakan terhadap berbagai isu mulai dari penghapusan Undang-Undang Layanan Kesehatan sampai ke penarikan keanggotaan Amerika dari perjanjian perdagangan multinasional yang dikenal sebagai Kemitraan Trans Pasifik atau Trans-Pacific Partnership (TPP).
Sebagian dokumen itu berupa perintah eksekutif (executive order), dan sebagian lainnya berupa memorandum Gedung Putih. Apa bedanya? Kekuasaan apa yang termuat di dalamnya, dan mana yang paling terkenal?
Hal pertama yang penting: keduanya memiliki apa yang dikenal sebagai "kekuatan hukum," yang berarti keduanya memiliki kekuatan yang sama seperti undang-undang yang disahkan oleh kedua majelis Kongres dan ditandatangani oleh presiden.
Namun, perbedaannya lebih sulit untuk dikenali.
Perintah Eksekutif diberi nomor dan dimuat dalam Daftar Federal, jurnal resmi pemerintah Amerika; sedangkan Memorandum tidak perlu dimuat di sana.
Perintah Eksekutif harus memperinci kewenangan perintah itu, apakah itu didasarkan pada Konstitusi atau hukum. Perintah Eksekutif juga harus menunjukkan biaya pelaksanaan perintah itu; sedangkan memorandum tidak memerlukan nilai, kecuali kalau melebihi $100 juta.
Semua presiden AS, dari George Washington sampai Presiden Trump, kecuali William Henry Harrison, mengeluarkan perintah eksekutif dan memorandum.
Franklin Delano Roosevelt, satu-satunya presiden yang menjabat lebih dari dua periode, mengeluarkan perintah eksekutif paling banyak, yaitu 3.721, kebanyakan berhubungan dengan langkah-langkah untuk memerangi Depresi Besar (The great depression) dan langkah-langkah pemerintah AS dalam Perang Dunia Kedua.
Beberapa perintah eksekutif telah benar-benar mengubah sejarah, baik yang memperbaiki keadaan maupun membuatnya lebih buruk. Berikut beberapa yang paling terkenal.
Presiden Abraham Lincoln mengeluarkan Proklamasi Emansipasi pada tanggal 1 Januari, 1863. Perintah itu membebaskan semua budak yang tinggal di Konfederasi selama Perang Saudara. Karena negara-negara selatan telah memisahkan diri dari Union, pada awalnya proklamasi memiliki pengaruh kecil selain untuk menjamin kebebasan setiap budak yang melarikan diri ke negara-negara bagian utara.
Di tengah-tengah Depresi Besar, Franklin D. Roosevelt mengeluarkan banyak perintah eksekutif yang dirancang agar tingkat pengangguran Amerika dapat dikurangi. Pada musim dingin 1933, ia membentuk Civil Works Administration, yang menciptakan 4 juta lapangan pekerjaan di pemerintah. Dia juga menggunakan kewenangan presiden untuk membentuk Bank Ekspor/Impor, dan pada tahun 1934, ia menerapkan program Listrik Pedesaan yang memperkenalkan energi listrik ke daerah-daerah terpencil di Amerika. Setelah Jepang menyerang Pearl Harbor di Hawaii pada tahun 1941, Roosevelt menandatangani Perintah Eksekutif 9066, yang memungkinkan para pemimpin militer menetapkan daerah yang strategis dari negara sebagai "daerah militer di mana warga sipil tidak boleh masuk."
Hal ini juga memberi militer tanggung jawab untuk "menyediakan untuk warga yang diasingkan layanan transportasi,, makanan, tempat tinggal, dan akomodasi lainnya sesuai kebutuhan mereka..." Akibatnya, 120.000 pria, wanita dan anak-anak, kebanyakan warga Amerika keturunan Jepang, dideportasi dari pantai barat AS dan ditempatkan di kamp-kamp tahanan antara tahun 1942 dan 1945.
Pada tahun 1948, tiga tahun setelah berakhirnya Perang Dunia II, Presiden Harry Truman menandatangani Perintah Eksekutif 9981, yang secara resmi menghilangkan perbedaan warna kulit di dalam militer Amerika. Perintah itu berisi pernyataan sederhana: “ Kesetaraan dan peluang sama diberikan kepada semua orang di Angkatan Bersenjata tanpa memandang ras, warna kulit, agama atau asal kebangsaan." Sebelumnya, unit militer dipisahkan oleh ras; Tentara menerima pelatihan, berkarya, dan malahan bertempur di dalam kelompok yang dipisahkan berdasarkan warna kulit mereka.
Sangat sedikit dari ribuan perintah eksekutif dan memorandum yang telah diterbitkan punya makna senjarah besar seperti yang diuraikan disini. Beberapa di antaranya mengungkapkan rasa frustrasi presiden karena menghadapi Kongres yang tidak mau bekerja sama dan tidak bersedia meloloskan undang-undang. Lainnya adalah ungkapan dari isu-isu penting. Bersama-sama perintah-perintah ini memberi kita pemahaman ke sejarah Amerika dan mencerminkan prioritas masing-masing presiden dan era saat dia menjabat. [ps/jm]
