BALI —
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meyakini Bali Democracy Forum (BDF) atau Forum Demokrasi Bali akan menjadi forum pemerintahan global di kawasan Asia, yaitu wadah bagi negara-negara kawasan ini dalam menyelesaikan permasalahan yang ada.
Dalam perkembangannya, menurut Presiden, BDF telah menjadi forum antar pemerintah yang pertama tentang demokrasi di Asia, dan kini telah tumbuh menjadi forum utama di kawasan Asia.
Demikian disampaikan Presiden Yudhoyono dalam pidatonya saat pembukaan pertemuan ke-5 BDF, yang akan berlangsung dua hari, di Nusa Dua Bali pada Kamis pagi (8/11). Presiden mengakui upaya untuk mengembangkan sistem demokrasi dari pemerintahan global bukan sesuatu yang mudah.
“Mengembangkan sistem demokrasi dari pemerintahan global bukanlah tugas yang mudah. Namun, saya yakin bahwa forum ini dapat memberi beberapa kontribusi positif dalam membentuk lingkungan global yang lebih demokratis. Lingkungan di mana kedamaian, kemakmuran, dan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh umat manusia berlaku,” ujarnya.
Presiden juga menyampaikan kembali tentang perlunya reformasi Dewan Keamanan PBB agar seluruh negara anggota memiliki kontribusi yang sama.
“Menurut saya Dewan Keamanan yang efektif harusnya mewakili kondisi global saat ini. Dewan yang memberi kontribusi yang lebih besar kepada negara anggota PBB. Kita perlu memastikan keselarasan antara aspirasi anggota Dewan Keamanan dengan anggota Majelis Umum PBB lainnya. Harmoni tersebut memerlukan promosi multi-lateralisme dan penolakan terhadap unilateralisme,” ujar Presiden.
Bali Democracy Forum dihadiri oleh 11 kepala negara, termasuk Perdana Menteri Australia Julia Gillard, Presiden Afghanistan Hamid Karzai dan Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad.
Gillard menyatakan komitmennya untuk terus mendukung Indonesia dalam mengembangkan prinsip-prinsip demokrasi, termasuk dalam pengembangan institut untuk perdamaian dan demokrasi.
“Australia akan mendukunung kinerja institut untuk perdamaian dan demokrasi hingga tiga tahun kedepan dari 2013 hingga 2015. Australia juga siap memberikan dukungan pelatihan dan dorongan bagi negara yang telah mencapai langkah demokrasi di masa depan,” ujarnya.
Sementara itu, Presiden Korea Selatan Lee Myung Bak menyatakan Indonesia merupakan contoh yang menginspirasi demokrasi bagi negara-negara berkembang dan menjadi model bagi demokrasi Islam. Sebab demokrasi lebih baik daripada kediktatoran dan kekerasan dalam menjamin kesejahteraan, keamanan dan hak azasi manusia, ujarnya.
Dalam perkembangannya, menurut Presiden, BDF telah menjadi forum antar pemerintah yang pertama tentang demokrasi di Asia, dan kini telah tumbuh menjadi forum utama di kawasan Asia.
Demikian disampaikan Presiden Yudhoyono dalam pidatonya saat pembukaan pertemuan ke-5 BDF, yang akan berlangsung dua hari, di Nusa Dua Bali pada Kamis pagi (8/11). Presiden mengakui upaya untuk mengembangkan sistem demokrasi dari pemerintahan global bukan sesuatu yang mudah.
“Mengembangkan sistem demokrasi dari pemerintahan global bukanlah tugas yang mudah. Namun, saya yakin bahwa forum ini dapat memberi beberapa kontribusi positif dalam membentuk lingkungan global yang lebih demokratis. Lingkungan di mana kedamaian, kemakmuran, dan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh umat manusia berlaku,” ujarnya.
Presiden juga menyampaikan kembali tentang perlunya reformasi Dewan Keamanan PBB agar seluruh negara anggota memiliki kontribusi yang sama.
“Menurut saya Dewan Keamanan yang efektif harusnya mewakili kondisi global saat ini. Dewan yang memberi kontribusi yang lebih besar kepada negara anggota PBB. Kita perlu memastikan keselarasan antara aspirasi anggota Dewan Keamanan dengan anggota Majelis Umum PBB lainnya. Harmoni tersebut memerlukan promosi multi-lateralisme dan penolakan terhadap unilateralisme,” ujar Presiden.
Bali Democracy Forum dihadiri oleh 11 kepala negara, termasuk Perdana Menteri Australia Julia Gillard, Presiden Afghanistan Hamid Karzai dan Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad.
Gillard menyatakan komitmennya untuk terus mendukung Indonesia dalam mengembangkan prinsip-prinsip demokrasi, termasuk dalam pengembangan institut untuk perdamaian dan demokrasi.
“Australia akan mendukunung kinerja institut untuk perdamaian dan demokrasi hingga tiga tahun kedepan dari 2013 hingga 2015. Australia juga siap memberikan dukungan pelatihan dan dorongan bagi negara yang telah mencapai langkah demokrasi di masa depan,” ujarnya.
Sementara itu, Presiden Korea Selatan Lee Myung Bak menyatakan Indonesia merupakan contoh yang menginspirasi demokrasi bagi negara-negara berkembang dan menjadi model bagi demokrasi Islam. Sebab demokrasi lebih baik daripada kediktatoran dan kekerasan dalam menjamin kesejahteraan, keamanan dan hak azasi manusia, ujarnya.
