Mahkamah Agung Bangladesh mempertahankan vonis hukuman mati terhadap pemimpin oposisi Salauddin Quader Chowdhury Rabu (29/7), terkait pembunuhan massal selama perang untuk merebut kemerdekaan dari Pakistan pada tahun 1971.
Chowdhury merupakan pemimpin Partai Nasionalis Bangladesh (BNP) dan pembantu mantan Perdana Menteri Khaleda Zia.
Sebuah pengadilan yang dibentuk oleh Perdana Menteri Sheikh Hasina pada tahun 2013 menyatakan Chowdhury bersalah atas beberapa tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Tuduhan tersebut termasuk pembunuhan, genosida, penculikan dan penyiksaan.
Jaksa mengatakan Chowdhury bergabung dengan pasukan Pakistan dan pejuang lokal lainnya dalam melakukan kekejaman di kota Chittagong dan mengambil bagian dalam pembunuhan besar-besaran warga Hindu yang tidak bersenjata.
Dia membantah tuduhan tersebut, dan mengatakan dia tidak berada di sana pada saat peristiwa itu terjadi, tetapi pengadilan mengatakan bahwa bukti mengungkapkan kenyataan sebaliknya.
Pengadilan khusus di Bangladesh telah menjatuhkan hukuman setidaknya kepada 10 pemimpin oposisi atas kejahatan perang sejak 2010. Baik partai BNP dan partai oposisi Jamaat-e-Islami mengecam pengadilan tersebut yang dinilai bermotif politik untuk menarget para anggota oposisi.
Bangladesh mengatakan bahwa para pejuang lokal yang pro-Pakistan dan pasukan Pakistan telah membunuh 3 juta orang, memperkosa 200 ribu perempuan, dan menyebabkan sekitar 10 juta warga terpaksa mengungsi ke kamp-kamp pengungsi di negara tetangga, India.
