Kepala Bappenas Suharso Monoarfa khawatir tingkat kemiskinan pada 2021 meningkat di atas dua digit atau 10 persen setelah wabah corona. Berdasarkan hitungan Bappenas jumlah penduduk miskin akan bertambah 2 juta orang pada akhir 2020, dari jumlah September 2019 yang telah mencapai 24,79 juta orang atau 9,22 persen.
Sedangkan pengangguran diperkirakan bertambah 4,2 juta, dari jumlah Agustus 2019 yang telah mencapai 7,05 juta orang atau 5,25 persen. Jumlah tersebut lebih besar dari perkiraan lapangan pekerjaan pada 2021 sekitar 2,8 juta orang.
"Kalau kita bisa bekerja dengan luar biasa, kita bisa mencapai 9,7 persen atau 9,2 persen. Meskipun saya kurang yakin, saya khawatir sekali pada 2021 dengan tingkat kemiskinan. Mudah-mudahan bisa kita tekan dengan segala upaya," tutur Suharso Monoarfa saat membuka Rakorbangpus 2020 secara online, Selasa (12/5).
Suharso juga menyoroti akurasi data penduduk miskin yang diberikan pemerintah daerah. Menurutnya, sebagian daerah tidak jujur dalam memberikan data supaya dinilai berhasil dalam mengendalikan jumlah kemiskinan di daerah. Karena itu, ia berharap akurasi data ini dapat diperbaiki untuk memudahkan penanganan wabah jika ditemukan pada masa mendatang.
"Kita harus bersama secara bersama-sama membasmi kemiskinan absolut. Itu harus mendekati nol pada tahun 2024. Tapi yang terjadi sekarang naik secara merambat. Ini yang harus kita tekan sampai nol," tambahnya.
Sementara untuk pertumbuhan ekonomi, Bappenas menargetkan bisa mencapai 4,5 persen hingga 5,5 persen pada 2021. Pemerintah memiliki sejumlah proyek prioritas untuk pemulihan ekonomi di antaranya pengembangan 10 destinasi pariwisata dengan pendanaan Rp3,2 triliun dan pengembangan 31 smelter serta 9 kawasan industri di luar Jawa dengan pendanaan Rp628 miliar.
Selain itu, pemulihan ekonomi juga akan didukung penguatan ketahanan pangan dan infrastruktur dengan total pendanaan Rp37 triliun melalui Major Projects Penguatan Jaminan Usaha serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan, juga melalui dukungan beberapa Major Projects Infrastruktur.
Bappenas juga sedang mematangkan kesiapan dan rincian proyek serta pendanaan untuk penguatan sistem kesehatan nasional dan penanganan bencana khususnya nonalam untuk memperkuat ketahanan nasional terhadap tantangan ke depan.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengkritisi proyek prioritas yang akan dipulihkan pemerintah. Menurutnya, pemerintah seharusnya juga memulihkan industri transportasi yang terdampak wabah corona pertama kali. Termasuk di antaranya sektor UMKM dan informal yang pendapatannya hilang atau menurun sepanjang wabah.
"Pertama, angkutan udara dan darat itu yang paling menderita. Kenapa tidak ada peran pemerintah membantu di sektor transportasi," jelas Tauhid saat dihubungi VOA, Selasa (12/5).
Tauhid menambahkan pemulihan ekonomi kemungkinan baru dapat dilakukan pada triwulan pertama 2021. Itu jika nantinya wabah corona sudah berakhir pada akhir tahun 2020 ini. [sm/em]
